Menlunya Dilarang Masuk, Presiden Erdogan Sebut Belanda "Nazi"

"Pemerintah Belanda tidak melarang adanya pengumpulan massa. Namun, hal ini tidak diizinkan jika bisa memicu ketegangan di tengah masyarakat," tambah pemerintah.

"Sehingga siapa saja yang ingin menggelar pengumpulan massa wajib untuk mengikuti instruksi pemerintah sehingga keamanan dan ketertiban publik bisa dijamin."

Sebelumnya pasa Sabtu (11/3/2017) malam, Menlu Cavusogu tiba di Metz, Perancis untuk ikut dalam aksi serupa.

"Saya berada di sini untuk bertemu dengan konsulat jenderal dan berkumpul dengan warga kami," kata Cavusoglu lewat akun Twitter-nya.

Pemerintah Perancis megatakan, unjuk rasa yang dihadiri Cavusoglu digelar pada Minggu (12/2/2017).

Pemerintah setempat mengizinkan warga keturunan Turki ikut dalam unjuk rasa itu kecuali mereka memicu ancaman terhadap ketertiban publik.

Ketegangan antara Belanda dan Turki ini terjadi beberapa hari setelah masalah serupa muncul dengan Jerman.

Kondisi ini membuat Cavusoglu mengulangi  ancaman bahwa negerinya akan membatalkan kesepakatan dengan Uni Eropa terutama terkait pembatasan jumlah pengungsi ke Eropa.

Pemerintah Turki pada 16 April akan menggelar referendum untuk mengubah konstitusi terkait wewenang Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Para pendukung Erdogan mengincar suara lebih dari satu juta warga Turki yang tinggal di berbagai negara Eropa untuk memberikan dukungan.

Namun, sejauh ini sudah empat pemerintah lokal di Jerman, termasuk beberapa wilayah di Austria dan Swiss yang menolak memberi izin aksi unjuk rasa mendukung Erdogan ini.