Turki Larang Kandidat Pro-Kurdi Pemenang Pemilu untuk Menjabat

ANKARA, KOMPAS.com - Dewan Pemilihan Tertinggi Turki menerbitkan larangan kepada kandidat dari partai pro-Kurdi yang memenangkan pemilihan lokal untuk menjabat.

Dewan tersebut, yang dikenal dengan inisial YSK dalam bahasa Turki, pekan lalu memutuskan untuk melarang para kandidat pro-Kurdi yang memenangkan pemilu lokal dari menempati jabatan mereka.

Alasannya, seperti dilaporkan kantor berita Anadolu, lantaran para kandidat tersebut termasuk dalam daftar orang-orang yang dipecat dari jabatan publik, setelah kudeta yang gagal pada 2016 silam.

Namun larangan tersebut memunculkan perdebatan, karena sebelumnya, otoritas pemilihan yang sama telah mengeluarkan izin kepada para kandidat untuk ikut mencalonkan diri dalam pemilihan.

Baca juga: Kalah dalam Pilkada, Wali Kota di Turki Bongkar Taman Bermain

Salah satu partai pro-Kurdi Turki, Partai Demokrat Rakyat (HDP) mendesak agar larangan itu dicabut.

Diberitakan Anadolu, akibat larangan tersebut, pemenang di enam distrik yang didominasi Kurdi telah ditolak dan kandidat di peringkat kedua naik untuk mengambil jabatan itu.

Di beberapa distrik, langkah itu telah menjadikan kandidat dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan, naik sebagai pemenang.

Sumber dari Partai HDP mengkonfirmasi keputusan itu. Mereka mengatakan tidak berhak mengajukan banding dan memandang keputusan itu telah mencoreng demokrasi di Turki.

Salah satu kandidat terpilih dari partai HDP, Zeyyat Ceylan, yang meraih 70 persen suara dalam pemilihan di distrik Baglar, termasuk dalam kandidat yang ditolak dan jabatan wali kota Baglar diberikan kepada wakil AKP, Huseyin Beyoglu, yang ada di peringkat kedua dengan meraih 25 persen suara.

Ceylan sebelumnya juga sempat dipecat dari jabatannya pada 2016, menyusul dikeluarkannya keputusan darurat untuk mencopot setiap anggota organisasi pro-Kurdi dari jabatannya.

"Ini bukan lagi hukum. Ini adalah penindasan," ujar Ceylan kepada BBC Turki.

Partai AKP yang berkuasa disebut telah memenangkan sebagian besar kursi secara nasional dalam pemilihan kota. Namun mereka mengalami kekalahan di kota-kota besar, seperti Ankara dan Istanbul.

Baca juga: Seberapa Buruk Kondisi Perekonomian Turki Saat Ini?