Genosida Armenia, Apa Itu?

BENDERA Armenia berkibar di sepanjang jalan-jalan di Los Angeles, Amerika Serikat (AS), Rabu (24/4/2024) sebagai bentuk penghormatan kepada 1,5 juta korban dalam peristiwa genosida Armenia. Massa yang merupakan bagian dari komunitas Armenia di Los Angeles memenuhi jalan-jalan mulai dari Beverly Hills hingga Hollywood Boulevard.

Genosida Armenia merupakan perisitiwa pembunuhan massal serta pembersihan etnis yang dilakukan terhadap orang-orang Armenia oleh Kekaisaran Ottoman di bawah kepemimpinan Komite Persatuan dan Kemajuan (CUP) yang merupakan bagian dari gerakan Turki Muda. Peristiwa itu bermula pada 24 April 1915.

Pada tahun 1922, Kekaisaran Ottoman runtuh dan digantikan Republik Turki pada tahun 1923.

Pemerintah Turki sampai saat ini belum juga mengakui hal tragis tersebut sebagai genosida, meskipun pengakuan telah diberikan oleh banyak negara dan organisasi internasional.

Baca juga: Apa Pokok Konflik Armenia dan Azerbaijan?

Tahun 2021, AS, melalui Presiden Joe Biden mengakui fenomena tersebut sebagai genosida. Pengakuan Joe Biden dianggap sebagai kemenangan oleh komunitas Armenia.

Namun, komunitas Armenia, terutama yang berada di AS, merasa tindakan AS belum cukup. Banyak yang beranggapan pemerintah hanya berfokus pada Ukraina dan Timur Tengah, tetapi mengabaikan trauma Armenia. Padahal, Armenia juga sedang dalam konflik perbatasan dengan Azerbaijan yang didukung Turki.

Di sisi lain, mereka masih sangat mengharapkan pengakuan dari pemerintah Turki. Itulah mengapa peringatan genosida Armenia tiap tahunnya tidak hanya dimanfaatkan sebagai momen peringatan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mencari keadilan.

Sejarah Armenia dan Kekaisaran Ottoman

Orang-orang Armenia telah menetap di wilayah Kaukasus, Eurasia selama sekitar 3.000 tahun. Awalnya, Kerajaan Armenia merupakan sebuah entitas independen yang memiliki kendali penuh atas wilayahnya sendiri. Pada awal abad ke-4 Masehi, misalnya, Kerajaan Armenia menjadi yang pertama di dunia yang menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi.

Setelah itu, Kerajaan Armenia mengalami banyak pergantian kekuasaan dari satu kerajaan ke kerajaan lainnya. Di abad ke-15, Kekaisaran Ottoman menguasai Kerajaan Armenia.

Berbeda dengan Kerajaan Armenia yang dominan Kristen, Kekaisaran Ottoman yang didirikan oleh suku-suku Turki di Anatolia didominasi oleh kaum Muslim. Untuk mempertahankan otonominya, Kekaisaran Ottoman tetap mengizinkan adanya kelompok agama minoritas.

Meski begitu, perlakuan yang mereka berikan tidak adil. Bagi mereka, orang-orang Armenia adalah orang-orang “kafir”. Di bawah Kekaisaran Ottoman, umat Kristen diharuskan membayar pajak yang lebih tinggi. Hak politik serta hak hukum mereka pun juga jauh lebih sedikit.

Terlepas dari perlakuan tidak adil, komunitas Armenia cenderung berkembang pesat di bawah pemerintahan Ottoman. Banyak dari mereka berpendidikan lebih baik dan lebih kaya, bahkan jika dibandingkan dengan orang-orang Turki.

Hal ini menumbuhkan kecemburuan dari orang-orang Turki. Kebencian terus bertambah setelah beredar rumor bahwa orang-orang Armenia akan lebih setia kepada pemerintahan negara yang juga Kristen seperti Rusia dibandingkan kepada Ottoman.

Kecurigaan kian parah menjelang hancurnya Kekaisaran Ottoman. Pada akhir abad ke-19, Sultan Kekaisaran Ottoman saat itu, Abdul Hamid II, geram dengan kampanye Armenia yang ingin memperoleh hak-hak sipil. Abdul Hamid yang memang dikenal sangat terobsesi dengan kesetiaan menyatakan bahwa dia akan menghentikan “pertanyaan Armenia” untuk selama-lamanya.

Baca juga: Armenia Sebut Azerbaijan Rencanakan Perang Skala Penuh

Di tahun 1894 sampai tahun 1896, terjadi pembantaian terhadap orang-orang Armenia untuk pertama kali. Militer Ottoman, mulai dari petinggi sampai prajurit, bahkan rakyat biasa, diperintahkan untuk menjarah desa dan kota-kota Armenia serta membantai warganya. Akibatnya, ratusan ribu orang Armenia tewas.

Armenia di Bawah Gerakan Turki Muda

Di tahun 1908, kelompok reformis gerakan Turki Muda berhasil menggulingkan Sultan Abdul Hamid dan mendirikan pemerintahan konstitusional yang lebih modern.