Pentagon Jamin Kerja Sama Militer dengan Turki Tak Bakal Terganggu

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) menjamin, kerja sama militer dengan Turki tak bakal terganggu.

Pernyataan itu disampaikan di tengah ketegangan hubungan AS dengan Turki menyusul penahanan Pendeta Andrew Brunson sejak 2016.

"Tidak, tidak bakal ada gangguan hubungan militer AS-Turki," kata juru bicara Pentagon, Kolonel Rob Manning, dilansir CNBC Selasa (21/8/2018).

Baca juga: Pentagon: Pesawat Pembom China Gelar Latihan untuk Menyerang AS

Masih eratnya kooperasi militer AS-Turki terlihat dari terbunuhnya seorang petinggi kelompok militan Kurdi pekan lalu (15/8/2018).

Petinggi bernama Ismail Ozden itu tewas dalam serangan udara Turki yang menyasar Unit Pemberontak Sinjar (YBS), dan merupakan kepanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

Diwartakan Middle East Eye mengutip diplomat Turki, terbunuhnya Ozden berkat data intelijen yang dibagikan AS kepada Ankara.

Setelah informasi itu dibagikan, Turki langsung mengerahkan jet tempur yang menjatuhkan bom ke mobil Ozden.

Pentagon melalui juru bicara lain, Eric Pahon, tidak membantah apa yang disampaikan oleh diplomat anonim tersebut.

Pahon menyatakan, baik AS maupun Turki sama-sama melihat PKK sebagai organisasi teroris. "Kami mendukung langkah Turki mencegah adanya PKK," tuturnya.

Brunson menjadi pusat ketegangan Turki-AS dalam sebulan terakhir setelah pengadilan Turki menolak membebaskan pendeta Gereja Presbyterian itu.

Brunson, yang berasal dari Carolina Utara, ditahan dengan tuduhan ikut dalam upaya menjatuhkan Presiden Recep Tayyip Erdogan di 2016.

AS bereaksi dengan menjatuhkan sanksi kepada dua menteri Turki yang dianggap terlibat dalam penahanan Brunson.

Selain itu, Presiden Donald Trump juga mengumumkan menggandakan tarif masuk produk baja dan aluminium Turki.

Situasi itu membuat mata uang Turki, lira, menurun hingga 40 persen sepanjang 2018 ini dibandingkan dengan dolar AS.

Erdogan sembari mengecam langkah AS, menyerukan wargaya agar melakukan aksi balasan dengan menjual dolar maupun euro.

Warga juga diinstruksikan untuk memboikot berbagai produk elektronik Negeri "Paman Sam". Salah satunya adalah smartphone iPhone.

Baca juga: Senior Pentagon ke ISIS: Menyerah atau Dibom dan Dipukul hingga Mati