China kepada Diplomat AS: Berhenti Ikut Campur Masalah Hong Kong

BEIJING, KOMPAS.com - Pemerintah China mendesak kepada para diplomat Amerika Serikat yang ditempatkan di Hong Kong untuk berhenti ikut campur dalam urusan kota tersebut.

Desakan itu muncul menyusul adanya laporan yang menyebut para diplomat AS tersebut telah mengadakan pertemuan dengan para aktivis pro-demokrasi.

Kementerian Luar Negeri China menyatakan telah menyampaikan kekecewaannya terhadap otoritas AS dari konsulat jenderal mereka di Hong Kong, yang menurut laporan media lokal, seorang pejabatnya telah bertemu dengan "kelompok kemerdekaan" setempat.

"Kementerian mendesak kepada kantor diplomatik untuk segera membuat terobosan dengan berbagai perusuh anti-China dan segera berhenti mencampuri urusan Hong Kong," bunyi pernyataan kementerian, Kamis (8/8/2019).

Baca juga: Dukung Unjuk Rasa Anti-Pemerintah, Ratusan Pengacara Hong Kong Turun ke Jalan

Surat kabar Hong Kong, Takungpao mengungkapkan dalam laporannya, telah terjadi pertemuan antara anggota partai politik Demosisto, termasuk aktivis demokrasi terkenal Joshua Wong dengan kepala unit politik konsulat jenderal AS di Hong Kong, Julie Eadeh.

Saat dihubungi AFP, juru bicara Departemen Luar Negeri China mengatakan, perwakilan pemerintah AS telah bertemu secara teratur dengan sejumlah orang di Hong Kong dan Makau.

"Sebagai contoh, pada hari pertemuan khusus ini, para diplomat kami juga bertemu dengan legislator pro-pendirian dan pan-demokrasi, serta anggota komunitas bisnis Amerika dan korps konsuler," kata juru bicara itu.

Beijing terus meningkatkan tindakan terhadap protes anti-pemerintah di wilayah semi-otonom yang disebut telah didanai oleh negara Barat, dengan memberi sedikit bukti di luar adanya pernyataan dukungan dari beberapa politisi Barat.

Baca juga: Ada Rencana Unjuk Rasa 3 Hari di Bandara Hong Kong, AS Tingkatkan Travel Advisory

Sementara itu, pihak partai Demosisto menyampaikan bahwa pihaknya mengkampanyekan lebih banyak penentuan nasib sendiri untuk Hong Kong, namun bukan kemerdekaan.

Tahun lalu, sebuah partai politik, Partai Nasional Hong Kong, telah dilarang oleh pemerintah China karena dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan.