AS Sebut Bos Huawei Bohong soal Hubungan dengan Pemerintah China

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo menyebut pendiri sekaligus bos Huawei Ren Zhengfei telah melakukan kebohongan.

Pompeo merujuk kepada ucapan Ren bahwa perusahaannya tidak terlibat hubungan dengan pemerintah China, sebagaimana diwartakan Reuters via The Straits Times Jumat (24/5/2019).

Pekan lalu, AS menempatkan Huawei dalam daftar hitam perdagangan, secara efektif melarang perusahaan AS untuk berbisnis dengan raksasa telekomunikasi itu.

Baca juga: Pendiri Huawei: AS Meremehkan Kekuatan Kami

'Perusahaan itu tidak hanya berhubungan dengan China. Namun juga Partai Komunis China. Hubungan itu membuat informasi warga AS dalam bahaya," terang Pompeo.

Pompeo juga menyanggah keterangan Ren bahwa perusahaan yang didirikannya tidak membagikan data pribadi pengguna kepada pihak lain, dalam hal ini Beijing.

Menurut menteri 55 tahun itu, mengatakan bahwa Ren tidak bekerja dengan China sangatlah salah. Dia berujar untuk bisa beroperasi, Huawei tentu membutuhkan izin pemerintah.

"CEO Huawei melakukan perbuatan dengan tidak membeberkan ucapan yang sebenarnya, baik kepada rakyat Amerika, maupun kepada dunia," ujar Pompeo kembali.

Saat jurnalis menanyakan apakah Pompeo yakin perusahaan-perusahaan bakal menghentikan kerja sama dengan Huawei, dia mengiyakannya. Dia berkata jajarannya bakal berusaha meyakinkan pihak terkait.

Ucapan Pompeo itu mendapat kecaman dari juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang. Lu berkata Pompeo hanya bisa menyebar kabar tanpa bisa memberi bukti.

Kepada New York Times Rabu (22/5/2019), Pompeo menuturkan Beijing menggunakan pengawasan teknologi tinggi untuk menaklukkan minoritas, termasuk Muslim Uighur.

Washington menuduh China telah menempatkan jutaan Muslim Uighur ke "kamp konsentrasi", dan mengecam China karena melakukan penahanan massal tak hanya ke Uighur, namun juga minoritas Muslim lain.

Duta Besar China kepada AS Cui Tiankai dikutip Fox News menjelaskan kamp itu merupakan pusat "pelatihan edukasi dan vokasi" kepada kalangan minoritas.

"Itu bukanlah masyarakat. Mereka dimasukkan ke dalam institusi pendidikan secara otoritarian. Kami telah melihat bagaimana perlakuan itu menggunakan teknologi." tutur dia.

Baca juga: Kontrasnya Tempat Penahanan Petinggi Huawei dengan Warga Kanada di China