Pejabat Pentagon: AS Harus Bersiap jika Terjadi Konflik Militer dengan China

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Seorang pejabat Pentagon menerangkan, AS harus bersiap jika terjadi konflik militer melawan China, dengan menciptakan senjata baru dan memperkuat relasi dengan sekutu.

Pernyataan itu disampaikan Chad Sbragia, Wakil Asisten Menteri Pertahanan untuk China. Dia menuturkan peluang konflik dengan China terbuka lebar.

"Ini adalah proses jangka panjang. Kami harus gesit dan pintar," kata Sbragia saat berbicara dalam acara Komisi Peninjau Keamanan dan Ekonomi AS-China.

Baca juga: Jepang: Ancaman Militer China Lebih Berbahaya Dibanding Senjata Nuklir Korea Utara

Sbragia menjelaskan, Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) adalah musuh tangguh yang semakin hari semakin kuat, dikutip SCMP Jumat (21/2/2020).

Mantan Atase Pentagon di Negeri "Panda" itu menuturkan, Beijing menggabungkan ambisi lama mereka dengan berbagai peralatan tempur mutakhir.

"Pernikahan" ideologi dan sumber daya itu membuat PLA mengancam kepentingan AS, memodernisasi militer, hingga mengembangkan keberadaan mereka di ranah global.

Dalam kacamata Sbragia, karena Negeri "Panda" bisa mengembangkan kemampuan yang sampai mengancam kepentingan AS, Pentagon harus melakukan perbaikan.

Di antaranya lebih banyak membangun senjata hipersonik, mengembangkan kecerdasan buatan, robot, hingga menciptakan senjata laser.

Setelah itu, prioritas kedua Kementerian Pertahanan adalah memperkuat aliansi dengan sekutu yang sudah ada, dan menarik relasi baru.

Baca juga: Militer China Rilis Video Propaganda Latihan Menghadapi Aksi Unjuk Rasa

Sbragia mengatakan, kebijakan itu sudah tertuang dalam keputusan Kongres 2000 silam, yang meninjau dampak pertahanan akan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan China.

Dia mengatakan, relasi tersebut akan memberikan keuntungan "asimetris" yang tidak bisa dikalahkan Beijing, serta membuka pasar dan perbatasan yang bebas.

Pentagon sudah menetapkan aliansi pertahanan di Asia Tenggara dan Pasifik melalui persekutuan Indo-Pasifik. Meski begitu, sekutu juga dibuat dengan Negeri "Uncle Sam".

Terutama di masa pemerintahan Presiden Donald Trump, di mana dia menggunakan pendekatan agresif seperti menaikkan tarif, hingga keluar dari perjanjian multilateral.

Sbragia menolak membeberkan jika Washington terkejut dengan langkah Filipina yang hendak keluar dari pakta militer dua negara.

Baca juga: Kapal Militer China Kabur Usai Tabrak Kapal Kontainer Taiwan

Negara kepulauan itu terletak di Laut China Selatan, yang menjadi lokasi potensial bagi Beijing jika ingin mengembangkan militer di wilayah sengketa.