Kompas.com - 15/03/2019, 12:08 WIB

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump langsung bereaksi setelah Senat memutuskan mengakhiri status darurat nasional.

Puluhan anggota Partai Republik yang merupakan mayoritas di Senat bergabung dengan oposisi Demokrat guna membatalkan status darurat nasional yang diumumkan Februari lalu.

Dilaporkan New York Times kamis (14/3/2019), Senat meloloskan resolusi pembatalan status itu dengan perbandingan suara 59-41 dengan tambahan 12 Senator Republik.

Baca juga: Demi Danai Tembok Perbatasan, Trump Umumkan Darurat Nasional

"VETO!" Begitulah kicauan yang ditulis Trump di Twitter seperti dikutip AFP tak lama setelah Senat mengumumkan hasil resolusi itu.

Senator Republik Lamar Alexander berkata, belum pernah terjadi presiden menggunakan status darurat nasional 1976 untuk menghabiskan uang yang ditolak oleh Kongres.

Status itu diberlakukan setelah Kongres AS tidak memberikan dana pembangunan tembok perbatasan Meksiko yang diminta Trump senilai 5,7 miliar dollar AS, atau Rp 81,4 triliun.

"Bapak pendiri bangsa ini membentuk Kongres untuk menyetujui anggaran supaya presiden tidak terlalu berkuasa," ujar senator dari Tennessee itu.

Senator Rob Portman dilansir CNN menyebut tindakan Trump yang mendeklaraskan status darurat nasional menciptakan preseden berbahaya ke depannya.

"Sebab, perilakunya bisa membuka jalan bagi presiden di masa mendatang untuk melakukan apapun yang mereka inginkan," jelas Portman.

Meski begitu, Portman menitikberatkan bahwa dia, seperti anggota Republik yang lain, yakin Trump benar soal adanya krisis di perbatasan.

Sebelum voting dimulai, Trump sempat membujuk Republik untuk berpihak padanya dengan menyatakan mereka harus memilih mencegah adanya kejahatan di perbatasan.

Senator Jerry Moran melalui keterangan tertulis memercayai deklarasi status darurat nasional dalam segala aspek telah melanggar Konstitusi AS.

"Deklarasi itu membuat negara ini jatuh ke dalam cengkeraman eksekutif. Fakta yang sangat ditakutkan pendiri negara ini," paparnya.

Keinginan Trump untuk membangun tembok perbatasan Meksiko sempat membuat AS dilanda penutupan layanan pemerintahan (shutdown) pada 22 Desember lalu.

Shutdown itu terjadi karena presiden 72 tahun menolak menandatangani anggaran negara, dan berlangsung hingga 35 hari, serta berdampak kepada ratusan ribu pegawai negeri AS.

Baca juga: Umumkan Darurat Tembok Perbatasan, Trump Digugat 16 Negara Bagian AS

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.