Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Saidiman Ahmad
Peneliti Politik dan Kebijakan Publik

Peneliti Politik dan Kebijakan Publik Saiful Mujani Research and Consulting; Alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University.

Hubungan Dagang dan Reformasi Politik Tiongkok

Kompas.com - 13/03/2018, 20:07 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Faktor Demokrasi

Namun begitu, mari kita lihat beberapa kekurangan penelitian Flores-Macias dan Kreps ini.

Pertama, ada persoalan selection bias dalam studi ini. Kenapa yang dipilih Afrika dan Amerika Latin?

Negara-negara di kedua wilayah itu, dalam tingkat yang bervariasi, memiliki kemiripan karakter dengan Tiongkok dalam hal lemahnya demokrasi dan kebebasan sipil.

Jika negara-negara yang dimasukkan adalah yang memiliki tingkat demokrasi politik dan kebebasan sipil yang kuat, seperti Amerika Utara, Eropa Barat, atau Australia, mungkin akan muncul cerita yang berbeda.

Jangan-jangan solidaritas sebagai sesama negara pelanggar HAM membuat Afrika dan Amerika Latin cenderung berdiri bersama Tiongkok dalam isu itu.

Kedua, menjadikan hubungan dagang sebagai satu-satunya independent variable yang mempengaruhi kebijakan luar negeri menutup kemungkinan faktor lain.

Dalam hal ini, penelitian ini bisa jatuh pada cacat spuriousness, di mana dua variabel yang diandaikan memiliki hubungan sebab akibat boleh jadi sebetulnya tidak berhubungan.

Ada faktor lain yang lebih berpengaruh, tapi oleh peneliti diabaikan begitu saja.

Kasus pelanggaran HAM dan tingkat kebebasan sipil di negara-negara Afrika dan Amerika Latin kemungkinan adalah faktor kenapa negara-negara itu mendukung Tiongkok.

Jika variable ini dimasukkan, kesimpulan penelitian itu bisa jadi berbeda. Dengan begitu, studi ini memiliki masalah dalam hal keabsahan internal (internal validity).

Dua kelemahan internal itu bisa membuat studi ini tidak bisa diuniversalkan atau tidak bisa diterapkan di wilayah-wilayah lain (external validity).

Salah satu contohnya adalah dua orang yang setiap hari melakukan demonstrasi di depan kedutaan Tiongkok di Canberra di awal tulisan ini.

Susah dibayangkan demonstrasi semacam itu bisa terjadi di negara-negara lain aliansi dagang Tiongkok yang memiliki tingkat kebebasan sipil yang masih rendah.

Di Indonesia, misalnya, demonstrasi menyangkut nasib Falun Gong tidak akan bisa berlangsung lama. Pasukan polisi akan segera datang dan menangkapi para demonstran.

Tidak percaya? Coba aja.

 

Jika isu pelanggaran HAM dalam negeri adalah faktor utama, maka rekomendasi yang bisa kita munculkan bukanlah menghentikan hubungan dagang dengan Tiongkok, tapi memperbaiki mutu demokrasi dan kebebasan sipil di negara sendiri.

Kuat lemahnya respons terhadap isu pelanggaran HAM di Tiongkok tidak dipengaruhi oleh hubungan dagang dengan negara itu, tapi oleh kuat lemahnya penegakan HAM di dalam negeri sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com