Hubungan Dagang dan Reformasi Politik Tiongkok

Dalam studi itu, kedua penulis mengumpulkan data respon negara-negara aliansi Tiongkok di Afrika dan Amerika Latin terhadap peristiwa-peristiwa yang menyangkut kekerasan dan pelanggaran hak-hak azasi manusia (HAM) di Tiongkok, hubungannya dengan hubungan dagang kedua wilayah. Isu pelanggaran HAM yang ada di Tiongkok meliputi kekerasan dan diskriminasi pada komunitas Falun Gong, Tibet, minoritas Muslim, dan para aktivis pro-demokrasi.

Flores-Macias dan Kreps mengandaikan kebijakan luar negeri adalah dependent variable, sementara hubungan dagang adalah independent variabel.

Hipotesis yang dibangun oleh penulis adalah semakin kuat hubungan dagang antara Tiongkok dan kedua wilayah itu, maka akan semakin besar dukungan kedua wilayah pada Tiongkok dalam isu-isu HAM di sidang-sidang PBB.

Dari data yang terkumpul terlihat ada paralelitas tren peningkatan hubungan dagang wilayah itu dengan dukungan pada Tiongkok dalam isu HAM.

Dalam penelitian ilmiah, tren yang sama pada dua variabel belum tentu menunjukkan hubungan kausalitas keduanya.

Di sini Flores-Macias dan Kreps berusaha membuktikan hipotesisnya. Mereka kemudian mengambil asumsi elastisitas tren perkembangan kedua variabel.

Pertanyaannya bukan apakah dukungan pada isu pelanggaran HAM Tiongkok meningkat seiring dengan peningkatan hubungan dagang Tiongkok dan Afrika/Amerika Latin, tapi seberapa kuat atau signifikan hubungan dagang berpengaruh.

Dengan menggunakan asumsi elastisitas, signifikansi hubungan itu terlihat.

Teori elestisitas (elasticity) adalah cara untuk mengukur berapa persen perubahan suatu variabel jika variabel lainnya berubah 1 persen.

Karena pada studi ini trade adalah independent variable maka yang diukur adalah perubahan pada kebijakan luar negeri negara-negara Afrika dan Amerika Latin dalam isu HAM jika hubungan dagang dengan Tiongkok menguat sebesar 1 persen.

Temuannya adalah bahwa rata-rata setiap satu persen penguatan hubungan dagang kedua wilayah meningkatkan 4 persen dukungan negara-negara Africa/Amerika Latin pada Tiongkok dalam isu HAM pada sidang-sidang PBB.

Dari data yang ditemukan, nampak bahwa hubungan dagang dengan Tiongkok memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap pengabaian isu-isu hak azasi manusia yang terjadi di negara bentukan Mao Zedong itu.

Ini bisa juga memiliki implikasi pada advokasi hak-hak azasi manusia internasional.

Berdasarkan data ini, salah satu rekomendasi yang bisa diajukan adalah membatasi hubungan dagang dengan Tiongkok karena hubungan dagang dengan Tiongkok akan membuat negara-negara aliansi dagang Tiongkok tidak punya sensitifitas pada isu HAM di negara itu.

Artinya, semakin kuat hubungan dagang dengan Tiongkok, maka akan semakin hilang respons internasional terhadap isu HAM di negara itu.