Wilayah Federal Kurdi, Era Baru Suriah

Kaum Kurdi di Suriah, Kamis (17/3/2016), mengucapkan selamat tinggal kepada era Suriah lama dengan mendeklarasikan wilayah federal di Suriah utara dan timur laut yang berada di bawah kontrol mereka.

Wartawan Harian Kompas, Musthafa Abd Rahman, dari Kairo, Mesir, melaporkan,  wilayah itu juga dikenal dengan nama Rojava. Wilayah Rojava berpenduduk mayoritas etnis Kurdi di Suriah, yaitu Afrin, Kobane, dan Jazira.

Deklarasi wilayah federal itu dibacakan dalam sebuah forum konferensi di kota Rmeilan, Provinsi Hassakeh, Suriah timur laut. Sekitar 150 tokoh dari Kurdi, Arab, Torkman (etnis Turki), dan Kristen Armenia terlibat di dalam konferensi.

Wilayah Rojava dikenal kaya sumber daya alam karena terdapat banyak sumur minyak, gas, air dan tanah pertanian, serta menjadi lintasan sungai Furat (Eufrat).  

Berbeda karakter

Di Suriah terdapat tiga wilayah dengan katarestik berbeda.

Pertama, wilayah modern atau perkotaan yang sebagian besar dikontrol rezim Presiden Bashar al-Assad dan sisanya dikuasai oposisi.  

Wilayah modern – yang terdapat banyak kota, pabrik, jalur perdagangan, bandara udara dan pelabuhan – membentang  dari kota Damaskus hingga kota pantai Latakia.

Kedua, wilayah subur dengan kekayaan alam melimpah yang sebagian besar berada di wilayah berpenduduk mayoritas Kurdi.

Ketiga, wilayah gurun sahara di Suriah bagian tengah dan timur yang sebagian besar dibawah kontrol Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).

Ketua partai Uni Demokrasi (PYD) yang berbasis etnis Kurdi di Suriah, Saleh Muslim, kepada harian Al Hayat edisi Jumat (18/3/2016) menegaskan, Suriah dengan sistem pemerintahan pusat dan penguasa tunggal telah berakhir. Kini mulai era Suriah dengan sistem federal demokratis.

Menurut Muslim, sistem federal akan memperkuat kesatuan dan persatuan wilayah Suriah dengan dasar pola hubungan baru antara daerah dan pusat.

Muslim berdalih, aksi mendeklarasikan wilayah federal di Suriah itu didorong oleh realita bahwa wilayah Rojava atau wilayah Kurdistan barat secara de facto telah berada di bawah kontrol penuh kaum Kurdi sejak tahun 2012.

Berkembang

Ia menambahkan, selama tiga tahun terakhir ini banyak perkembangan baru di wilayah Kurdistan itu. Telah terbentuk lembaga ekonomi, politik, sosial, dan militer, hingga sudah saatnya dideklarasikan wilayah federal.

Pengumuman wilayah federal oleh kaum Kurdi itu, tentu mendahului hasil perundingan di Geneva, Swiss, antara pemerintah Suriah dan kubu oposisi. Dua kubu ini masih terlibat polemik soal nasib Assad dan format pemerintahan transisi.

Kubu pemerintah maupun oposisi segera menolak deklarasi wilayah federal oleh kaum Kurdi itu.

Kementerian luar negeri Suriah di Damaskus memberi peringatan keras kepada siapa pun, termasuk mereka yang bertemu di Rmeilan, yang mengancam kesatuan dan persatuan tanah dan rakyat Suriah.

Kubu oposisi dari koalisi nasional Suriah juga menyatakan, tidak ada tempat bagi agenda atau proyek yang mendahului kehendak rakyat Suriah.

Salah seorang petinggi PYD, Ibrahim Muslim seperti dikutip harian Al Quds al Arabi menimpali dengan mengatakan, keputusan kaum Kurdi mendeklarasikan wilayah federal saat ini sebagai reaksi atas tidak dilibatkannya kaum Kurdi dalam forum perundingan di Geneva saat ini.

Sebuah realita

Terlepas dari polemik soal isu wilayah federal itu, adalah wilayah otonomi Kurdi di Suriah merupakan sebuah realita. Kaum Kurdi kini merasa memiliki kekuatan politik dan militer untuk mempertahankan wilayah federalnya itu.

Satuan Unit Perlindungan Rakyat (YPG) dan relawan wanita Kurdi yang merupakan sayap militer PYD, kini memiliki lebih dari 50.000 anggota bersenjata.

Kaum Kurdi di Suriah juga merasa mendapat dukungan politik dan bahkan militer dari Rusia maupun AS saat ini, karena dianggap berjasa ikut memerangi NIIS.

Tantangan terbesar kaum Kurdi Suriah adalah regional, khususnya Turki dan Iran, yang menolak keras berdirinya wilayah federal Suriah.