Pengadilan Kukuhkan Larangan Menikah di Bangladesh bagi Etnis Rohingya - Kompas.com

Pengadilan Kukuhkan Larangan Menikah di Bangladesh bagi Etnis Rohingya

Ervan Hardoko
Kompas.com - 09/01/2018, 16:32 WIB
Para pengungsi Rohingya berjalan menyusuri daerah tak bertuan antara Bangladesh dan Myanmar di kawasan Palongkhali. Foto ini diambil pada 19 Oktober 2017.Munir UZ ZAMAN / AFP Para pengungsi Rohingya berjalan menyusuri daerah tak bertuan antara Bangladesh dan Myanmar di kawasan Palongkhali. Foto ini diambil pada 19 Oktober 2017.

DHAKA, KOMPAS.com - Sebuah pengadilan di Bangladesh mengukuhkan sebuah undang-undang yang melarang suku Rohingya menikah di wilayah hukum negeri itu.

Pada 2014, pemerintah Bangladesh menerbitkan undang-undang yang melarang pencatatan pernikahan antara warga Bangladesh dan etnis Rohingya atau pasangan etnis Rohingya.

Langkah ini diambil pemerintah Bangladesh dengan alasan pernikahan digunakan sebagai alasan bagi etnis Rohingya untuk mendapatkan status kewarganegaraan negeri tersebut.

Gugatan terhadap undang-undang ini diajukan seorang pria karena putranya yang berusia 26 tahun yang lari akan ditangkap polisi karena menikahi seorang gadis Rohingya.

Baca juga : Tahun Ini, 48.000 Bayi Rohingya Lahir di Pengungsian

"Jika warga Bangladesh bisa menikahi siapa saja dari agama apa saja, apa salahnya putra saya menikahi perempuan Rohingya?" kata Babul Hossain, ayah Shoaib.

Sejak Oktober lalu , Shoaib Hossain Jewel dicari kepolisian setelah mengetahui pemuda itu menikahi seorang perempuan Rohingya.

Shoaib dikabarkan mengenal gadis Rohingya itu ketika keluarga perempuan itu ditampung di kediaman seorang ulama setempat.

Shoaib bahkan rela menjelajah ratusan kilometer untuk mencari kekasihnya itu di sebuah kamp pengungsi setelah mereka dipindahkan.

Tak lama kemudian, Shoaib menikahi gadis Rohingya tersebut. Pernikahan itulah yang membuat Shoaib kini menghadapi masalah.

Saat itu, diyakini Shoaib adalah warga Bangladesh pertama yang menikahi perempuan Rohingya sejak gelombang pengungsi Rohingya membanjiri Bangladesh dari Myanmar.

Pemerintah Bangladesh sendiri menegaskan, akta pernikahan digunakan pengungsi Rohingya untuk mencoba mendapatkan berbagai dokumen legal termasuk paspor Bangladesh.

Setelah undang-undang kontroversial ini diterbitkan, maka para pelanggarnya terancam hukuman penjara selama tujuh tahun.

Sayangnya, Pengadilan Tinggi di Dhaka menolak permohonan Babul Hossain agar undang-undang kontroversial itu dicabut.

Baca juga : Bangladesh Target 100.000 Rohingya Dipulangkan pada Gelombang Pertama

Pengadilan justru memerintahkan Babul agar membayar ongkos persidangan sebesar 1.200 dolar AS atau sekitar Rp 16 juta.

Pengadilan juga menolak permintaan Babul Hossai n yang memohon perlindungan agar putranya tidak ditangkap.


PenulisErvan Hardoko
EditorErvan Hardoko
SumberBBC
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM