Etnis Kurdi Deklarasikan Wilayah Federal di Suriah Utara

Proklamasi ini langsung ditolak baik oleh pemerintah Damaskus maupun kelompok oposisi Suriah.

Deklarasi itu dibuat bersamaan dengan pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin  yang menegaskan Moskwa bisa mengirim pasukan ke Suriah dalam beberapa jam meski saat ini mundur.

Waktu deklarasi, yang juga bertepatan dengan pembicaraan damai Suriah di Swiss, nampaknya terlihat sebagai sebuah kemajuan dalam perang saudara ini.

Namun, deklarasi Kurdi ini juga memicu kekhawatiran bahwa terbentuknya sebuah unit federal akan  berbuntut pada pecahnya negara.

Nawaf Khalil, petinggi Partai Persatuan Kurdi (PYD), kepada Associated Press mengatakan, deklarasi itu dibacakan dalam konferensi Kurdi di kota Rmeilan, provinsi Hassakeh.

Khalil mengatakan para peserta pertemuan di Rmeilan telah menyepakati sebuah sistem demokrasi federal untuk Rojava-Suriah Utara.

Rojava adalah istilah dalam bahasa Kurdi yang merujuk pada tiga distrik yang berada di bawah kendali Kurdi yaitu Jazira, Kobani dan Afrin.

Khalil menambahkan, para peserta pertemuan yang terdiri dari etnis Turki, Arab, umat Kristen dan Kurdi telah menyepakati pembentukan sistem federal itu.

"Federal dan Demokrasi Suriah adalah sebuah jaminan sebuah peluang hidup berdampingan dan persaudaraan di antara warga," demikian bunyi sebuah spanduk di ruang pertemuan di Rmeilan.