Kerusuhan akibat UU Kewarganegaraan Kontroversial, PM India Minta Semua Menahan Diri

NEW DELHI, KOMPAS.com - Perdana Menteri India Narendra Modi meminta semua pihak menahan diri setelah terjadi kerusuhan atas pengesahan UU Kewarganegaraan baru yang kontroversial.

Selama enam hari, Negeri "Bollywood" dilanda kerusuhan dengan tercatat enam orang tewas setelah aturan itu dianggap anti-Muslim.

Dalam kicauannya di Twitter, Modi meminta publik tak khawatir, seraya menuduh ada kelompok tertentu yang memanfaatkan momentum.

Baca juga: Pemerintah Akui Banyak Masalah Dampak UU Kewarganegaraan

Modi menerangkan, tindakan hanya diambil terhadap orang-orang yang menghadapi persekusi di luar, tak punya tempat lain.

"Sekarang adalah saatnya untuk memelihara perdamaian, persatuan, dan persaudaran," kicau Modi dilansir BBC Indonesia Senin (16/12/2019).

Sebelumnya, terjadi bentrokan ketika polisi mencoba masuk untuk merangsek masuk ke Universitas Jamia Millia Islamia di Delhi.

Rekaman video memperlihatkan polisi mendobrak gerbang kampus, memukuli pengunjuk rasa, dan menembakkan gas air mata di dalam perpustakaan jadi viral.

Bentrok

Aksi protes menentang UU Kewarganegaraan baru yang kontroversial terjadi hampir semua kota di India, termasuk New Delhi.

Pada dasarnya, aturan itu menawarkan migran non-Muslim dari Pakistan, Bangladesh, hingga Afghanistan untuk mengungsi jika mereka menerima persekusi agama.

Para oposisi melawan undang-undang tersebut karena dianggap anti-Muslim, dan bertentangan dengan tradisi sekular di India.

Selain itu bagi kelompok penentang, khususnya di daerah perbatasan, mereka khawatir bakal ada migrasi besar-besaran ke India.

Demonstrasi berlangsung di bagian utara dan timur negara sejak UU itu diloloskan oleh parlemen pada pekan lalu.

Polisi menggunakan gas air mata dan pentungan untuk membubarkan unjuk rasa, dengan pendemo membakar bus dan memblokade ruas jalan.

Akhir pekan kemarin, demonstran di Bengal Barat memblokade jalan tol nasional, dengan di Assam, pemerintah mencabut jam malam sementara agar warga bisa membeli kebutuhan pokok.

Karena situasi yang panas, negara asing seperti AS, Inggris, dan Kanada mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warga yang hendak berkunjung.

Baca juga: Dibakar Hidup-hidup oleh Si Pemerkosa, Gadis 23 Tahun di India Tewas

Mengapa UU Kewarganegaraan Itu Kontroversial?

Seperti sudah disinggung di atas, UU tersebut menawarkan migran asal Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan yang masuk ilegal bisa jadi warga India.

Pemerintah berargumen, aturan itu mengakomodasi mereka yang mengungsi dari negaranya akibat persekusi agama.

Namun bagi oposisi, UU itu dituding sebagai bagian dari upaya Delhi memarjinalkan Muslim, dan melanggar tradisi sekular negara.

Sementara bagi warga Assam, pengesahan aturan itu dikhawatirkan bakal merampas tanah dan pekerjaan mereka, serta mendominasi budaya maupun identitas.

Awal pekan lalu, Komisi Hak Asasi Manusia PBB menyuarakan keprihatinan atas UU Kewarganegaraan yang mereka anggap diskriminatif.

Pemerintahan Modi membantah bersikap bias, dan berdalih Muslim tak tercakup karena bukan kaum minoritas sehingga tak butuh perlindungan.

Baca juga: Pascakerusuhan Anti-Muslim, Situasi di Sri Lanka Mulai Terkendali