Indonesia dan Vietnam, Siapa yang Ketinggalan?

PRESIDEN Donald Trump telah mengubah tatanan permainan global, melalui beragam cara. Meskipun Asia Tenggara jarang muncul di agendanya, inisiatif “perang dagang”-nya bisa saja mengatur ulang alur manufaktur global dan rantai pasokan yang penting, di mana eksportir mulai memilih meninggalkan China untuk mengurangi risiko.

Untuk tiga raksasa ASEAN – Indonesia, Filipina, dan Vietnam – masing-masing dengan populasi lebih dari 90 juta, ini merupakan kesempatan yang besar. Pada dasarnya, tiga negara ini bersaing untuk menarik investasi di industri dan tenaga kerjanya. Saat ini, Vietnam-lah yang paling berhasil.

Samsung – produsen smartphone terbesar di dunia – telah berinvestasi lebih dari 17 miliar dollar AS di Vietnam, berkontribusi hampir seperempat dari total ekspor Vietnam yang mencapai 214 miliar dollar AS di 2017.

Baca juga: Made in Vietnam, Istilah Global yang Baru

Dua pabriknya – di Bac Ninh dan Thai Nguyen di luar ibu kota Hanoi – terlihat seperti kota kecil yang tersebar sepanjang daratan Sungai Merah (Red River). Fasilitasnya pun skala raksasa – dipenuhi oleh lebih dari 149.000 pekerja.

Jadi, ketika prospek relokasi industri-industri secara massal dari China yang semakin mahal makin menjadi kenyataan, siapakah yang akan mengambil keuntungan di antara ketiga negara tersebut?

Filipina sayangnya tertinggal di aspek infrastruktur. Biaya listrik yang mahal dan birokrasi yang terkenal kompleks menjadikannya pesaing terakhir.

Vietnam-lah yang memimpin. Di 2017 saja, negara tersebut berhasil menarik investasi asing langsung (FDI) sebesar 35,88 miliar dollar AS. Sebagai perbandingan, Indonesia yang memiliki populasi tiga kali lebih besar, hanya bisa menarik 32,34 miliar dollar AS.

Dalam pikiran saya, ada empat isu utama yang menentukan daya saing sebuah negara.
Yang pertama, adalah pendidikan. Ketiga negara memiliki jutaan tenaga kerja yang muda.

Tantangannya sekarang adalah mencocokkannya dengan kebutuhan industri. Meskipun Indonesia dan Vietnam menghasilkan lebih dari 100,000 insinyur tiap tahunnya, kecocokannya sering dipertanyakan.

Memang jelas, ada kekurangan insinyur untuk dua sampai lima tahun ke depan. Menurut Persatuan Insinyur Indonesia, industri tersebut akan membutuhkan tambahan 280.000 insinyur pada 2023.

VietnamWorks, sebuah agensi tenaga kerja online di Vietnam, memprediksi negara tersebut kekurangan 500.000 insinyur Teknologi Informasi (TI) pada 2020.

Pastinya, dibutuhkan lebih banyak penekanan pada pelatihan vokasional dan penempatan kerja berdasarkan kebutuhan spesifik industri tersebut.

Baca juga: Agar Tak Kalah dari Vietnam, Pembangunan Infrastruktur Mesti Terus Dilakukan

Isu  kedua adalah nasionalisme. Halangan berbisnis seperti ini lebih bersifat retorikal dan digunakan oleh pemain elite yang berkepentingan untuk mencegah kompetitor.

Menariknya di Indonesia, lebih dari 350 usaha di 16 sektor masuk dalam Daftar Negatif Investasi oleh Pemerintah. Sebagai pembanding, pemerintahan komunis Vietnam membatasi daftar serupa ke hanya 14 sektor strategis, yang mencangkup penyiaran, impor/ekspor, bandara, dan telekomunikasi.

Apapun pertimbangannya, para pemerintah perlu menyuarakan dengan jelas mengapa partisipasi asing dilarang di beberapa sektor tertentu, apakah lebih ke isu keamanan nasional (sektor pertahanan) atau lebih menjaga sektor dengan daya penyerapan pekerjaan tinggi (agrikultur dan pengolahan makanan)?