Indonesia dan Vietnam, Siapa yang Ketinggalan?

Untuk tiga raksasa ASEAN – Indonesia, Filipina, dan Vietnam – masing-masing dengan populasi lebih dari 90 juta, ini merupakan kesempatan yang besar. Pada dasarnya, tiga negara ini bersaing untuk menarik investasi di industri dan tenaga kerjanya. Saat ini, Vietnam-lah yang paling berhasil.

Samsung – produsen smartphone terbesar di dunia – telah berinvestasi lebih dari 17 miliar dollar AS di Vietnam, berkontribusi hampir seperempat dari total ekspor Vietnam yang mencapai 214 miliar dollar AS di 2017.

Dua pabriknya – di Bac Ninh dan Thai Nguyen di luar ibu kota Hanoi – terlihat seperti kota kecil yang tersebar sepanjang daratan Sungai Merah (Red River). Fasilitasnya pun skala raksasa – dipenuhi oleh lebih dari 149.000 pekerja.

Jadi, ketika prospek relokasi industri-industri secara massal dari China yang semakin mahal makin menjadi kenyataan, siapakah yang akan mengambil keuntungan di antara ketiga negara tersebut?

Filipina sayangnya tertinggal di aspek infrastruktur. Biaya listrik yang mahal dan birokrasi yang terkenal kompleks menjadikannya pesaing terakhir.

Vietnam-lah yang memimpin. Di 2017 saja, negara tersebut berhasil menarik investasi asing langsung (FDI) sebesar 35,88 miliar dollar AS. Sebagai perbandingan, Indonesia yang memiliki populasi tiga kali lebih besar, hanya bisa menarik 32,34 miliar dollar AS.

Dalam pikiran saya, ada empat isu utama yang menentukan daya saing sebuah negara.
Yang pertama, adalah pendidikan. Ketiga negara memiliki jutaan tenaga kerja yang muda.

Tantangannya sekarang adalah mencocokkannya dengan kebutuhan industri. Meskipun Indonesia dan Vietnam menghasilkan lebih dari 100,000 insinyur tiap tahunnya, kecocokannya sering dipertanyakan.

Memang jelas, ada kekurangan insinyur untuk dua sampai lima tahun ke depan. Menurut Persatuan Insinyur Indonesia, industri tersebut akan membutuhkan tambahan 280.000 insinyur pada 2023.

VietnamWorks, sebuah agensi tenaga kerja online di Vietnam, memprediksi negara tersebut kekurangan 500.000 insinyur Teknologi Informasi (TI) pada 2020.

Pastinya, dibutuhkan lebih banyak penekanan pada pelatihan vokasional dan penempatan kerja berdasarkan kebutuhan spesifik industri tersebut.

Isu  kedua adalah nasionalisme. Halangan berbisnis seperti ini lebih bersifat retorikal dan digunakan oleh pemain elite yang berkepentingan untuk mencegah kompetitor.

Menariknya di Indonesia, lebih dari 350 usaha di 16 sektor masuk dalam Daftar Negatif Investasi oleh Pemerintah. Sebagai pembanding, pemerintahan komunis Vietnam membatasi daftar serupa ke hanya 14 sektor strategis, yang mencangkup penyiaran, impor/ekspor, bandara, dan telekomunikasi.

Apapun pertimbangannya, para pemerintah perlu menyuarakan dengan jelas mengapa partisipasi asing dilarang di beberapa sektor tertentu, apakah lebih ke isu keamanan nasional (sektor pertahanan) atau lebih menjaga sektor dengan daya penyerapan pekerjaan tinggi (agrikultur dan pengolahan makanan)?

Isu yang ketiga adalah demokrasi. Di balik semua argumen oleh media barat yang liberal, kebanyakan investor tidak peduli terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, itulah mengapa berbagai korporasi Amerika banyak yang masuk ke China selama beberapa dekade terakhir.

Perlu ditekankan dahulu perbedaan antara prinsip demokrasi dan kepastian hukum. Perusahaan multinasional lebih nyaman beroperasi di pasar yang menghormati kesucian kontrak dan memiliki sistem hukum yang tidak dapat dikorupsi (seperti Singapura).

Hal yang sama juga berlaku di Filipina dan Indonesia, di mana perusahaan dihantui oleh peraturan administratif yang menumpuk. Pemotongan birokrasi ini berdampak signifikan terhadap ekspansi bisnis.

Isu keempat – yang mungkin lebih abstrak – adalah mengenai ‘karakter’ dan ‘sejarah nasional’. Rakyat Vietnam hidup dalam perang selama lebih dari tiga puluh tahun – melawan aggressor dari Perancis, Amerika Serikat, dan China.

Reformasi ekonomi (disebut “Doi Moi”) baru diluncurkan pada 1986 di mana setelahnya negara tersebut tumbuh dengan cepat – dari PDB 36,65 miliar dollar AS di 1987 menjadi 223,8 miliar  dollar AS di 2017.

Terlihat beberapa dekade terakhir ini merupakan periode “mengejar” di mana generasi yang lebih muda menikmati manfaat dari sistem ekonomi yang secara jelas kapitalis.

Hal yang sama tak dapat dikatakan untuk Indonesia dan Filipina, di mana implementasi ekonomi “trickle-down” gaya Barat selama beberapa dekade masih menyisakan berjuta-juta orang miskin dan termarginalisasi.

Ada hampir 26 juta penduduk di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ditambah dengan ketidakpercayaan terhadap Konsensus Washington – beberapa anjuran kebijakan ekonomi yang terlihat menjanjikan banyak, namun menghasilkan hanya sedikit.

Saat Presiden Donald Trump meneruskan serangannya terhadap China, para raksasa Asia Tenggara perlu mengambil keputusan berat untuk menarik investasi asing. Jika tidak, kesempatan historis ini akan tersia-siakan dan jutaan pekerjaan manufaktur akan hilang di Kawasan ini.