PBB: Militer Myanmar Harus Dijauhkan dari Politik

Kompas.com - 18/09/2018, 17:00 WIB
Panglima AD Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. AFP/YE AUNG THUPanglima AD Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.
|

NEW YORK, KOMPAS.com - Tim penyidik PBB saat merilis bagian akhir dari laporan mereka, Selasa (18/9/2018), menyebut militer Myanmar harus disingkirkan dari dunia politik negeri itu.

Dalam laporan setebal 444 halaman itu, tim penyidik PBB juga merekomendasikan agar para perwira tinggi militer diganti dengan pejabat baru.

Tim juga menyatakan agar Tatmadaw, sebutan lokal untuk angkatan bersenjata, harus dijauhkan dari pemerintahan Myanmar.

Baca juga: Myanmar Tolak Hasil Penyelidikan PBB soal Genosida terhadap Rohingya

Saat ini, militer Myanmar masih menguasari seperempat kursi parlemen dan mengepalai tiga kementerian di negeri itu.

Tiga kementerian yang dikuasai militer adalah kementerian dalam negeri, urusan perbatasan, dan pertahanan yang merupakan pos-pos kunci di Myanmar.

"Kepemimpinan sipil Myanmar harus berusaha menyingkirkan Tatmadaw dari kehidupan politik negara," demikian rekomendasi laporan tersebut.

Laporan ini merupakan hasil dari 18 bulan kerja yang didasari lebih dari 850 wawancara mendalam.

Tim PBB juga merekomendasikan agar komunitas internasional menyelidiki keterlibatan para perwira tinggi AD Myanmar dalam dugaan genosida terhadap etnis minoritas Rohingya.

Nama salah satu perwira tinggi yang disebut dalam laporan itu adalah panglima angkatan bersenjata Jenderal Min Aung Hlaing.

Sejauh ini, militer Myanmar selalu membantah telah melakukan kejahatan. Mereka bersikukuh operasi militer yang dilakukan adalah untuk membasmi pemberontakan Rohingya.

Hingga 2011, junta militer menguasai Myanmar sebelum pemimpin sipil Aung San Suu Kyi memenangkan pemilu yang menyeimbangkan kekuasaan sipil dan militer.

Baca juga: PBB: Para Jenderal Myanmar Lakukan Genosida terhadap Warga Rohingya

Meski demikian dengan seperempat kursi parlemen masih menjadi milik militer, mereka masih memiliki cukup suara untuk melakukan veto atau mengubah konstitusi.

Sementara, proses transisi kekuasaan untuk sepenuhnya dikuasai sipil amat sulit dilakukan.


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber AFP
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Manajer Sidang Pemakzulan: Trump Menipu guna Menangi Pilpres AS 2020

Manajer Sidang Pemakzulan: Trump Menipu guna Menangi Pilpres AS 2020

Internasional
Pemakzulan Trump: Demokrat Tolak Tawaran 'Pertukaran Saksi'

Pemakzulan Trump: Demokrat Tolak Tawaran "Pertukaran Saksi"

Internasional
Tak Sengaja Berikan Kunci Mobil Saat Kampanye, Politisi Peru Ini Minta Bantuan Netizen

Tak Sengaja Berikan Kunci Mobil Saat Kampanye, Politisi Peru Ini Minta Bantuan Netizen

Internasional
Berkunjung ke Gereja di Yerusalem, Presiden Perancis Berteriak ke Keamanan Israel

Berkunjung ke Gereja di Yerusalem, Presiden Perancis Berteriak ke Keamanan Israel

Internasional
[POPULER INTERNASIONAL] Kesaksian Pengantin Pesanan China | Gadis di Gresik Tulis Surat ke PM Australia

[POPULER INTERNASIONAL] Kesaksian Pengantin Pesanan China | Gadis di Gresik Tulis Surat ke PM Australia

Internasional
Ibu di India Ini Jual Rambut Rp 28.000 demi Beri Makan 3 Anaknya

Ibu di India Ini Jual Rambut Rp 28.000 demi Beri Makan 3 Anaknya

Internasional
Berhubungan Seks Saat Jam Kerja, Polisi di New York Ini Dipindahtugaskan

Berhubungan Seks Saat Jam Kerja, Polisi di New York Ini Dipindahtugaskan

Internasional
Korban Meninggal Virus Corona di China Bertambah Jadi 9 Orang, Disebut Bisa Bermutasi

Korban Meninggal Virus Corona di China Bertambah Jadi 9 Orang, Disebut Bisa Bermutasi

Internasional
Debat Lebih dari 12 Jam, Senat AS Setujui Aturan Sidang Pemakzulan Trump

Debat Lebih dari 12 Jam, Senat AS Setujui Aturan Sidang Pemakzulan Trump

Internasional
Pengakuan Pengantin Pesanan di China: 2 Kali Menikah, Sering Dipukuli

Pengakuan Pengantin Pesanan di China: 2 Kali Menikah, Sering Dipukuli

Internasional
Putra Mahkota MBS Dituding Retas Ponsel Jeff Bezos, Arab Saudi Beri Jawaban

Putra Mahkota MBS Dituding Retas Ponsel Jeff Bezos, Arab Saudi Beri Jawaban

Internasional
Permalukan Orang Pakai Piyama di Jalan, Kota di China Meminta Maaf

Permalukan Orang Pakai Piyama di Jalan, Kota di China Meminta Maaf

Internasional
Putra Mahkota Arab Saudi Disebut Retas Ponsel Orang Terkaya Dunia pada 2018

Putra Mahkota Arab Saudi Disebut Retas Ponsel Orang Terkaya Dunia pada 2018

Internasional
Kisah Pengantin Pesanan China: Anak Saya Diejek Anak Pelacur

Kisah Pengantin Pesanan China: Anak Saya Diejek Anak Pelacur

Internasional
Keluarga Editor Mongabay Philip Jacobson yang Ditahan di Indonesia Sudah Diberi Tahu

Keluarga Editor Mongabay Philip Jacobson yang Ditahan di Indonesia Sudah Diberi Tahu

Internasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X