Kompas.com - 03/04/2018, 23:33 WIB

NEW DELHI, KOMPAS.com - Perdana Menteri India Narendra Modil pada Selasa (3/4/2018), membatalkan peraturan yang menghukum wartawan yang dinyatakan bersalah karena melaporkan berita palsu.

Pembatalan tersebut setelah munculnya kecaman atas tindakan pemerintah yang disebut menekan kebebasan pers.

Sanksi terhadap media tersebut, sebagaimana dikeluarkan pada Senin (2/4/2018) malam, menyatakan bahwa pemerintah berhak menarik akreditasi resmi dari wartawan yang dianggap bertanggung jawab atas pelaporan berita palsu.

India menjadi pemerintahan terakhir yang mengambil tindakan melawan apa yang mereka sebut dengan berita palsu.

Baca juga: Malaysia Usulkan Penyebar Berita Palsu Dipenjara hingga 10 Tahun

Sebelumnya, Malaysia telah mengesahkan undang-undang yang mengizinkan hukuman penjara hingga enam tahun kepada pihak yang dianggap bersalah telah mempublikasikan informasi yang diduga menyesatkan.

Pemerintah India awalnya menyebut pemberian sanksi perlu untuk mencegah penyebaran informasi yang salah di media.

Namun kemudian kantor perdana menteri membatalkan perintah tersebut menyusul munculnya tuduhan yang menyebut pemerintah India tengah memberangus media.

"Biro Informasi Pers (PIB) telah menarik kembali pedoman akreditasi jurnalis yang disusun untuk mengatur pemberitaan palsu di media yang telah dirilis pada 2 April 2018," kata Kementerian Informasi dan Penyiaran dalan pernyataannya, Selasa (3/4/2018).

Berdasarkan pedoman tersebut, pelanggaran pertama akan menyebabkan ditangguhkannya akreditasi wartawan dari pemerintah selama enam bulan.

Pelanggaran kedua akan menyebabkan penangguhan selama satu tahun dan selanjutnya akan dicabut secara permanen jika melakukan pelanggaran ketiga kali.

Baca juga: Iran Sebut Dokumen CIA Soal Osama Berita Palsu

Sekitar 2.000 wartawan dan pekerja media terkemuka di India memegang kartu Biro Informasi Pers dari kementerian yang memudahkan akses pers ke departemen milik pemerintah.

Sejumlah jurnalis dan aktivis media menyebut masalah berita palsu yang disanksi itu sebagai intervensi pemerintah terhadap pers.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.