India Batalkan Aturan Sanksi Wartawan Atas Pelaporan Berita Palsu

Kompas.com - 03/04/2018, 23:33 WIB
Ilustrasi hoaks atau berita palsu milindriIlustrasi hoaks atau berita palsu

NEW DELHI, KOMPAS.com - Perdana Menteri India Narendra Modil pada Selasa (3/4/2018), membatalkan peraturan yang menghukum wartawan yang dinyatakan bersalah karena melaporkan berita palsu.

Pembatalan tersebut setelah munculnya kecaman atas tindakan pemerintah yang disebut menekan kebebasan pers.

Sanksi terhadap media tersebut, sebagaimana dikeluarkan pada Senin (2/4/2018) malam, menyatakan bahwa pemerintah berhak menarik akreditasi resmi dari wartawan yang dianggap bertanggung jawab atas pelaporan berita palsu.

India menjadi pemerintahan terakhir yang mengambil tindakan melawan apa yang mereka sebut dengan berita palsu.

Baca juga: Malaysia Usulkan Penyebar Berita Palsu Dipenjara hingga 10 Tahun

Sebelumnya, Malaysia telah mengesahkan undang-undang yang mengizinkan hukuman penjara hingga enam tahun kepada pihak yang dianggap bersalah telah mempublikasikan informasi yang diduga menyesatkan.

Pemerintah India awalnya menyebut pemberian sanksi perlu untuk mencegah penyebaran informasi yang salah di media.

Namun kemudian kantor perdana menteri membatalkan perintah tersebut menyusul munculnya tuduhan yang menyebut pemerintah India tengah memberangus media.

"Biro Informasi Pers (PIB) telah menarik kembali pedoman akreditasi jurnalis yang disusun untuk mengatur pemberitaan palsu di media yang telah dirilis pada 2 April 2018," kata Kementerian Informasi dan Penyiaran dalan pernyataannya, Selasa (3/4/2018).

Berdasarkan pedoman tersebut, pelanggaran pertama akan menyebabkan ditangguhkannya akreditasi wartawan dari pemerintah selama enam bulan.

Pelanggaran kedua akan menyebabkan penangguhan selama satu tahun dan selanjutnya akan dicabut secara permanen jika melakukan pelanggaran ketiga kali.

Baca juga: Iran Sebut Dokumen CIA Soal Osama Berita Palsu

Sekitar 2.000 wartawan dan pekerja media terkemuka di India memegang kartu Biro Informasi Pers dari kementerian yang memudahkan akses pers ke departemen milik pemerintah.

Sejumlah jurnalis dan aktivis media menyebut masalah berita palsu yang disanksi itu sebagai intervensi pemerintah terhadap pers.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kearifan Pilar Singa Ashoka

Kearifan Pilar Singa Ashoka

Internasional
Refleksi 12 Tahun Serangan Penembakan Brutal Mumbai

Refleksi 12 Tahun Serangan Penembakan Brutal Mumbai

Internasional
Amerika Meniru Indonesia?

Amerika Meniru Indonesia?

Internasional
Ulang Tahun Selebgram Ini Berujung Petaka, 3 Orang Tewas Termasuk Suaminya

Ulang Tahun Selebgram Ini Berujung Petaka, 3 Orang Tewas Termasuk Suaminya

Internasional
Takut Terkena Virus Corona, Seorang Pria Kurung Istrinya di Kamar Mandi

Takut Terkena Virus Corona, Seorang Pria Kurung Istrinya di Kamar Mandi

Internasional
Korea Utara Umumkan Uji Coba 'Artileri Laras Jauh'

Korea Utara Umumkan Uji Coba "Artileri Laras Jauh"

Internasional
Erupsi Gunung Merapi Jadi Perhatian Media Internasional

Erupsi Gunung Merapi Jadi Perhatian Media Internasional

Internasional
Anggotanya Tularkan Virus Corona, Pemimpin Sekte Sesat di Korsel Ini Berlutut Minta Maaf

Anggotanya Tularkan Virus Corona, Pemimpin Sekte Sesat di Korsel Ini Berlutut Minta Maaf

Internasional
Mahathir Salahkan Anwar Ibrahim atas Krisis Politik Malaysia: Dia Terobsesi Jadi PM

Mahathir Salahkan Anwar Ibrahim atas Krisis Politik Malaysia: Dia Terobsesi Jadi PM

Internasional
Kerusuhan India: Upaya Menentang UU Kewarganegaraan Kontroversial yang Tewaskan 42 Orang

Kerusuhan India: Upaya Menentang UU Kewarganegaraan Kontroversial yang Tewaskan 42 Orang

Internasional
[KABAR DUNIA SEPEKAN] Bayi Cemberut Saat Dilahirkan | Mahathir Kecewa Dikhianati Muhyiddin

[KABAR DUNIA SEPEKAN] Bayi Cemberut Saat Dilahirkan | Mahathir Kecewa Dikhianati Muhyiddin

Internasional
Perubahan Wajah Afghanistan Selama 18 Tahun Diinvasi AS

Perubahan Wajah Afghanistan Selama 18 Tahun Diinvasi AS

Internasional
Momen Manis, Mahathir Mohamad Dapat Pelukan dari Sang Istri

Momen Manis, Mahathir Mohamad Dapat Pelukan dari Sang Istri

Internasional
Mengeluh soal Kehidupan, Pria Ini Meninggal Saat Siaran Langsung TV

Mengeluh soal Kehidupan, Pria Ini Meninggal Saat Siaran Langsung TV

Internasional
Virus Corona: Malaysia Tambah Empat Kasus, Armenia Umumkan Kasus Pertama

Virus Corona: Malaysia Tambah Empat Kasus, Armenia Umumkan Kasus Pertama

Internasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X