Ribuan Warga Sipil Tinggalkan Ghouta Timur

GHOUTA TIMUR, KOMPAS.com - Konflik di wilayah Suriah yang terus berkepanjangan semakin menambah penderitaan warga sipil.

Selain ribuan warga yang terpaksa keluar dari wilayah Afrin karena serangan pasukan Turki, ribuan penduduk sipil juga mulai meninggalkan Ghouta Timur yang dibombardir pasukan rezim Suriah.

Pasukan militer yang pro-rezim dan didukung sekutu Rusia terus melancarkan serangan ke wilayah Ghouta Timur yang menjadi kantong kelompok pemberontak.

Konflik yang dimulai pada 2011 antara pemerintah yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad melawan kelompok pemberontak itu telah memasuki tahun kedelapan.

Baca juga: Rusia dan Kelompok Pemberontak Sepakat Evakuasi Korban Luka dari Ghouta Timur

Dalam rangkaian serangan terkini yang dimulai akhir Februari lalu, kini wilayah Ghouta telah terbagi menjadi tiga dengan satu zona menjadi tempat bagi penduduk mendapat bantuan makanan.

Sementara dari dua zona lainnya, pengungsi yang didominasi perempuan dan anak-anak terus mengalir meninggalkan wilayah kantong di selatan Ghouta untuk menuju kawasan yang dikuasai pasukan pro-rezim.

Dilaporkan koresponden AFP, Kamis (15/3/2018), banyak dari pengungsi berjalan tanpa alas kaki dan membawa pakaian yang dimasukkan ke dalam kantung plastik.

Para pengungsi yang berhasil mencapai pos pemeriksaan yang dikontrol pasukan rezim di wilayah Adra selanjutnya dibawa ke tempat yang lebih aman menggunakan bus besar.

"Diperkirakan ada lebih dari 12.000 orang yang mengungsi dari Ghouta Timur pada Kamis (15/3/2018). Menjadikan ini perpindahan terbesar sejak awal serangan dimulai terhadap Ghouta," kata Badan Pengawas Suriah untuk Hak Asasi Manusia.

Militer Rusia yang mendukung pasukan pro-rezim mengatakan sebanyak 13.000 orang meninggalkan wilayah kantong dalam sehari.

Baca juga: Berlindung dari Serangan Udara, Warga Ghouta Timur Gali Ruang Bawah Tanah

Sementara konvoi gabungan yang membawa pasokan bantuan makanan untuk 26.000 orang telah tiba di Douma, kota terbesar di Ghouta.

"Ini hanya sedikit dari apa yang dibutuhkan warga," kata Komite Palang Merah Internasional.