Setelah Korut, Kini Trump Kecam Iran soal Kesepakatan Nuklir 2015 - Kompas.com

Setelah Korut, Kini Trump Kecam Iran soal Kesepakatan Nuklir 2015

Kompas.com - 11/08/2017, 09:06 WIB
Presiden AS Donald Trump saat berpidato di Riyadh, Arab Saudi (21/5/2017).MANDEL NGAN / AFP Presiden AS Donald Trump saat berpidato di Riyadh, Arab Saudi (21/5/2017).

NEW JERSEY, KOMPAS.com - Tak hanya disibukkan dengan ulah Korea Utara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun terganggu dengan sikap Iran.

Seperti diberitakan AFP, Kamis (11/8/2017), Trump  melontarkan kecaman terhadap negara itu.

Dia menyebut Iran tak menjalankan kesepakatan nuklir yang sebelumnya telah disepakati di tahun 2015.

Baca: Sanksi Baru AS Langgar Kesepakatan Nuklir, Iran Ancam Bereaksi

"Saya tidak berpikir Iran melakukan hal yang sesuai dengan kesepakatan itu," kata Trump.

Trump mengungkapkan hal itu disela masa cuti sepanjang dua minggu, padang golf-nya di New Jersey.

"Iran tidak hidup di dalam semangat yang tertuang dalam kesepakatan itu," ungkap Trump lagi.

Dalam kesepakatan tahun 2015, Iran telah setuju untuk mengurangi aktivitas nuklirnya dengan balasan pengurangan sanksi ekonomi.

Trump bahkan menuding, kesepakatan dengan Iran tersebut merupakan kesepakatan terburuk yang pernah ada.

Dia juga menuduh Iran terus mendukung terorisme di Timur Tengah.

Padahal sebelumnya, pada tanggal 17 Juli lalu, Gedung Putih menyebut bahwa Republik Islam Iran masih berpegang pada kesepakatan nuklir tersebut.

Di sisi lain, Pemerintah Iran telah menegaskan bahwa penetapan sanksi baru yang ditandatangani Trump, telah melanggar kesepakatan nuklir yang ada.

Terkait perkembangan terakhir itu, Iran pun mengaku akan mengambil tindakan sebagai bentuk tanggapan atas sanksi tersebut.

"Kami percaya bahwa kesepakatan nuklir telah dilanggar dan kami akan bereaksi."

Demikian dikatakan Wakil Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dalam siaran televisi pemerintah awal Agustus lalu.

Sementara, sanksi baru AS, -yang juga mencakup Rusia dan Korea Utara, menargetkan program rudal Iran dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal itu disebut tidak tercakup dalam kesepakatan nuklir tahun 2015.

Baca: Tunduk dalam Tekanan, Trump Sahkan UU tentang Sanksi bagi Rusia


EditorGlori K. Wadrianto
Komentar

Terkini Lainnya

Gerindra Anggap Kubu Jokowi Kesulitan Mencari Figur Cawapres

Gerindra Anggap Kubu Jokowi Kesulitan Mencari Figur Cawapres

Nasional
Bermodus Hipnotis, WNA Curi Uang Rumah Makan di Fatmawati

Bermodus Hipnotis, WNA Curi Uang Rumah Makan di Fatmawati

Megapolitan
Intelijen Inggris Gunakan Anak Jadi Mata-mata

Intelijen Inggris Gunakan Anak Jadi Mata-mata

Internasional
Trotoar hingga Gorong-gorong di Rute 'Torch Relay' Asian Games di Jaksel Masih Harus Dibenahi

Trotoar hingga Gorong-gorong di Rute "Torch Relay" Asian Games di Jaksel Masih Harus Dibenahi

Megapolitan
Patahan Jarum Suntik Tertinggal di Paha Bayi Usia 1,5 Bulan

Patahan Jarum Suntik Tertinggal di Paha Bayi Usia 1,5 Bulan

Internasional
Tangan Anak 4 Tahun Terjepit di Pembuangan Air Kolam Renang

Tangan Anak 4 Tahun Terjepit di Pembuangan Air Kolam Renang

Megapolitan
Hilang 4 Hari, Pelajar SMP Ditemukan Tewas Dibegal Teman Sendiri

Hilang 4 Hari, Pelajar SMP Ditemukan Tewas Dibegal Teman Sendiri

Regional
Video Kali Item Dekat Wisma Atlet Kemayoran Ditutupi Kain Jaring Hitam

Video Kali Item Dekat Wisma Atlet Kemayoran Ditutupi Kain Jaring Hitam

Megapolitan
Eks Koruptor Nekat 'Nyaleg', MA Diminta Prioritaskan Gugatan PKPU

Eks Koruptor Nekat "Nyaleg", MA Diminta Prioritaskan Gugatan PKPU

Nasional
Simulasi Bus Atlet Asian Games dari Wisma Atlet-Pondok Indah, Ini Waktu Tempuhnya

Simulasi Bus Atlet Asian Games dari Wisma Atlet-Pondok Indah, Ini Waktu Tempuhnya

Megapolitan
Golkar Siapkan Pengganti Pimpinan Komisi VII yang Ditangkap KPK

Golkar Siapkan Pengganti Pimpinan Komisi VII yang Ditangkap KPK

Nasional
Saat Jokowi Sapa Cak Imin hingga Tiga Kali...

Saat Jokowi Sapa Cak Imin hingga Tiga Kali...

Nasional
Polisi Akan Periksa Kontraktor dan Konsultan Proyek Rehabilitasi Sekolah di DKI

Polisi Akan Periksa Kontraktor dan Konsultan Proyek Rehabilitasi Sekolah di DKI

Megapolitan
Parpol Mestinya Miliki Political Will untuk Jaga Marwah dan Integritas Partai

Parpol Mestinya Miliki Political Will untuk Jaga Marwah dan Integritas Partai

Nasional
Gubernur DKI: Ada Kasus Warga Merasakan Kenaikan PBB Dua Kali Lipat, Itu Tidak 'Fair'

Gubernur DKI: Ada Kasus Warga Merasakan Kenaikan PBB Dua Kali Lipat, Itu Tidak "Fair"

Megapolitan

Close Ads X