ISLAMABAD, KOMPAS.com - Pemerintah Pakistan telah meminta bantuan situs media sosial Facebook dalam perlawanan terhadap "konten penistaan" yang diunggah warga negara tersebut.

Permintaan itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Chaudhry Nisar setelah Perdana Menteri Nawaz Sharif untuk menyuarakan sokongannya pada aksi melawan konten yang menista agama di media sosial.

"Facebook dan semua penyedia jasa lainnya harus membagi semua informasi mengenai orang-orang di balik konten menista ini dengan kami," kata Nisar, sebagaimana dikutip surat kabar Dawn.

Selain Facebook, Nisar mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk berkoordinasi dengan Badan Investigasi Federal AS, FBI.

Menanggapi permintaan pemerintah Pakistan, Facebook menyatakan selalu meninjau permintaan pemerintah dengan kehati-hatian mengingat perusahaan pimpinan Mark Zuckerberg itu "bertujuan melindungi privasi dan hak-hak para pengguna.”

"Kami mengungkap informasi mengenai akun-akun berdasar pada syarat dan ketentuan kami serta hukum yang berlaku,” sebut Facebook seperti dikutip kantor berita Associated Press.

Traktat Mutual Legal Assistance atau permintaan resmi mungkin diperlukan dalam permintaan internasional, dan kami menyertakannya dalam Laporan Permintaan Pemerintah yang kami buat,"

Facebook belum mengonfirmasi apakah akan mengirim delegasi ke Pakistan untuk menangani konten penistaan sebagaimana diminta pemerintah Pakistan.

Pakistan beberapa kali memblokir akses ke situs-situs porno dan situs-situs yang memuat konten anti-Islam.

Pada 2010, Pakistan memblokir Facebook setelah kontroversi kartun Nabi Muhammad SAW bergulir di media sosial.