Setelah 12.800 Polisi Dicopot, 55 Anggota Militer dan Intelijen Turki Ditangkap

ANKARA, KOMPAS.com - Setelah pencopotan 12.800 polisi Turki karena diduga terkait kudeta militer yang gagal, Pemerintah Turki pun menahan 55 anggota militer dan agen intelijen, Rabu (5/10/2010) atas tuduhan serupa.

Kesemuanya dituduh terkait dengan kudeta militer yang gagal pada 15 Juli lalu, yang diyakini Turki dikomandoi tokoh bernama Fethullah Gulen.

Baca: Lagi, 12.800 Polisi di Turki Dicopot Terkait Kudeta Gulen

Dalam perkembangan terbaru, Pemerintah Turki terus menyasar mereka yang dicurigai berhubungan dengan kudeta.  Polisi melakukan operasi di 31 provinsi, setelah jaksa mengeluarkan surat perintah penahanan untuk 101 tersangka.

Demikian informasi yang dilansir kantor berita Anadolu, seperti dikutip Reuters.

Seperti yang telah diberitakan, pada 15 Juli lalu, faksi militer Turki mencoba melancarkan kudeta, yang menyebabkan lebih dari 240 orang tewas.

Sementara, Gulen yang dituduh bertanggung jawab oleh Pemerintah Turki, tinggal di pengasingan di Pennsylvania, Amerika Serikat, sejak 1999.

Gulen membantah tuduhan yang dialamatkan kepada dia.

Selanjutnya, Pemerintah Turki mengumumkan keadaan darurat selama tiga bulan, yang kemudian diperpanjang hingga tiga bulan lagi pada minggu ini.

Kepala Mahkamah Konstitusi Turki menekankan penting langkah tersebut demi mengembalikan Turki dalam kondisi normal. 

"Tentu, tujuannya adalah untuk menghilangkan ancaman terhadap aturan konstitusi yang demokratis, hak-hak dasar, dan kebebasan. Demi kembali ke keadaan normal," kata Ketua Pengadilan Zuhtu Arslan.

Sejauh ini, otoritas Turki telah memecat lebih dari 100.000 pegawai negeri sipil, guru, hakim, jaksa dan beragam jabatan lainnya.

Bahkan, ada tak kurang dari 32.000 orang, termasuk tentara dan wartawan, telah resmi ditahan. 

Di pihak lain, tindakan keras aparat keamanan menimbulkan kekhawatiran bagi kelompok pemantau hak asasi manusia dan negara-negara barat.

Mereka takut, Presiden Presiden Tayyip Erdogan akan menjadikan dalih kudeta sebagai jalan mengurangi perbedaan pendapat dan mengintensifkan tindakan kepada simpatisan militan Kurdi.