China Kecam "Niat Jahat" Pembatasan Visa AS Terkait Penindasan Uighur

BEIJING, KOMPAS.com - China mengecam adanya "niat jahat" dari AS buntut keputusan pembatasan visa terkait dengan penindasan Muslim Uighur.

Pembatasan itu terjadi setelah Washington memasukkan 28 entitas China yang dianggap terlibat dalam pelanggaran HAM atas minoritas Xinjiang.

Pegiat HAM menyatakan, China menahan setidaknya satu juta warga Uighur maupun minoritas lain di pusat re-edukasi di region barat.

Baca juga: AS Beri Sanksi Pembatasan Visa pada Pejabat China Terkait Penindasan Uighur

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Geng Shuang berujar, AS mengabaikan fakta, memfitnah, dan membaluri China dengan isu Xinjiang.

"Aksi AS dipicu oleh niat jahat," tegas Geng dalam konferensi pers rutin sebagaimana diberitakan kantor berita AFP Rabu (9/10/2019).

Geng menyebut langkah AS bakal sia-sia, dan menegaskan mereka bakal mengambil langkah balasan atas pelanggaran kedaulatan Washington.

Dia menyatakan Kementerian Perdagangan China bakal menyiapkan daftar entitas yang sudah dikerjakan beberapa bulan secepat mungkin.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan, Beijing bertanggung jawab atas penindasan Uighur, Kazakh, maupun minoritas Muslim lain di Xinjiang.

Dalam pernyataannya, Pompeo menyebut pemerintah setempat sudah melembagakan kampanye represif terhadap Uighur dan minoritas Muslim lain.

"Amerika Serikat menyerukan kepada Republik Rakyat China untuk segera mengakhiri kampanye penindasannya di Xinjiang," kata Pompeo.

Pompeo mendesak supaya mereka yang ditahan secara sewenang-wenang dibebaskan, dan menghentikan upaya memaksa minoritas di luar negeri untuk kembali.

Departemen Luar Negeri AS tidak memberikan rincian nama-nama pejabat China yang masuk ke dalam daftar sanksi pembatasan visa.

Tetapi anggota parlemen secara khusus telah meminta Amerika Serikat untuk mengambil tindakan terhadap Chen Quanguo, ketua Partai Komunis untuk wilayah Xinjiang.

Baca juga: Diduga Terlibat Penindasan Uighur, 28 Entitas China Masuk Daftar Hitam AS