Ketua DPR AS: Trump Tak Memberi Kami Pilihan

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Ketua Nancy Pelosi angkat bicara bahwa mereka tak punya pilihan selain menggelar penyelidikan pemakzulan Presiden Donald Trump.

Pada awal pekan ini, Pelosi mengumumkan investigasi setelah muncul laporan dari seorang pejabat inteljen mengenai percakapan telepon Trump.

Baca juga: Trump Sebut Whistleblower Tak Berbeda dengan Mata-mata atau Pengkhianat

Laporan itu merujuk kepada perbincangan Trump dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, pada 25 Juli yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan.

Dalam keluhan si pelapor, Trump dianggap berusaha meminta bantuan asing demi kepentingan Pemilihan Presiden 2020 mendatang.

Dalam wawancara dengan MSNBC, Pelosi mengatakan bahwa setiap anggota DPR AS dari Partai Demokrat mempunyai pandangan berbeda.

"Namun ketika berhubungan dengan masalah keamanan nasional yang mendesak, itu... Dia tidak memberi kami pilihan," jelas Pelosi.

Dalam surat keluhan yang dirilis seperti diwartakan AFP Jumat (27/9/2019), si pelapor menuturkan dia sudah berbicara dengan enam pejabat AS lainnya.

Trump kemudian mengakui dia memang meminta Ukraina untuk menyelidiki anak Joe Biden, salah satu calon pesaingnya di Pilpres 2020.

Untuk mengoordinasikan penyelidikan, Trump meminta Zelensky menghubungi pengacaranya, Rudy Giuliani, dan Jaksa Agung William Barr.

"Dia (Barr) benar-benar nekat. Saya pikir ini adalah bentuk upaya menutupi yang sudah ditutupi," ucap Ketua DPR AS 79 tahun itu.

Dalam sanggahannya begitu penyelidikan pemakzulan itu keluar, Trump bersikeras bahwa dia tidak memberikan tekanan kepada Kiev.

Namun kritik yang berembus menyatakan, Trump menahan bantuan militer senilai 400 juta dollar AS, atau Rp 5,6 triliun, sehari sebelum percakapan telepon.

Hingga Jumat ini dilansir Politico, sebanyak 223 Demokrat dari total kursi 435 di DPR AS mendukung upaya memakzulkan Trump.

Baca juga: Sosok Pelapor Percakapan Telepon Trump dan Presiden Ukraina adalah Pejabat CIA?