Kartu Kredit Najib Razak Disebut Dipakai Beli Perhiasan Rp 11 Miliar dalam Sehari

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Kartu kredit milik mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak telah dipakai untuk membeli perhiasan senilai 3,3 juta ringgit (sekitar Rp 11 miliar) dalam sehari dari toko perhiasan di Italia.

Pembelanjaan pada tahun 2014 itu menjadi bukti terbaru yang diperdengarkan dalam pengadilan, yang disebut para kritikus menunjukkan gaya hidup mewah yang dinikmati Najib dan kroni-kroninya selama menjabat dengan menjarah kas negara.

Mantan perdana menteri itu, bersama anggota keluarga, serta orang-orang terdekatnya, telah dituduh mencuri uang negara hingga miliaran dollar dari dana kekayaan negara Malaysia, 1MDB.

Kasus itu menjadi salah satu yang mendorong Najib kehilangan kepercayaan rakyat Malaysia hingga kalah dalam pemilu tahun lalu. Dia pun ditangkap dan diadili sejak April.

Baca juga: Najib Dituduh Pakai Dana 1MDB untuk Renovasi Rumah dan Beli Barang Mewah di Hawaii

Dalam sidang yang digelar pada Senin (15/7/2019), seorang pejabat bank mengatakan, dua kartu kredit milik mantan PM itu digunakan untuk membeli perhiasan hingga 3,3 juta ringgit di Italia, demikian diberitakan kantor berita Bernama.

"Uang itu dihabiskan pada 8 Agustus 2014," kata Yeoh Eng Leong, seorang pejabat senior dari pemberi pinjaman Malaysia, AmBank, tanpa menrinci benda apa yang dibeli.

Ditambahkannya di hadapan pengadilan, kartu kredit mantan perdana menteri juga digunakan untuk membayar lebih dari 460.000 ringgit (sekitar Rp 1,5 miliar) di sebuah butik Chanel di Hawaii dan lebih dari 120.000 ringgit (sekitar Rp 407 juta) di Hotel Shangri-La di Bangkok.

Namun Najib membela tindakan pembelanjaan perhiasan bernilai fantastis di Italia, yang disebutnya digunakan untuk membeli hadiah bagi petinggi negara yang memiliki hubungan baik dengan Malaysia.

"Pengeluaran ini untuk hadiah kepada anggota senior pemerintah kerajaan dan rombongan mereka yang memiliki hubungan baik dengan negara kita," kata Najib dalam sebuah postingan di Facebook.

"Adalah hal yang wajar untuk memberikan hadiah kepada para pemimpin pemerintahan lain," lanjut Najib, dikutip AFP.