Terkena Shutdown, Ratusan Pegawai Negeri AS Kembali Kuliah

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Ratusan ribu pegawai negeri Amerika Serikat (AS) dilaporkan kembali mengenyam bangku kuliah, dan mendaftar berbagai kelas.

Mereka termasuk dalam pegawai negeri yang tak dibayar karena penutupan layanan pemerintahan (shutdown) secara parsial sejak 22 Desember 2018.

Dilaporkan AFP Rabu (9/1/2019), sekitar 550 pegawai itu mengikuti kelas seperti Starting a Podcast hingga Dealing with Change.

Baca juga: Petugas Dicutikan akibat Shutdown, 3 Orang Tewas di Taman Nasional AS

Kelas satu hari itu diselenggarakan Jurusan Hubungan Publik American University dan menjadi kesempatan bagi pegawai itu untuk melihat peluang berjejaring secara luas.

Kebanyakan dari para pegawai yang mendaftar mengaku melihat kuliah tersebut sebagai peluang untuk lepas dari rasa bosan dan stres.

Seperti yang dialami Adam Santo, seorang pejabat senior pada Kementerian Perdagangan. Dia bergurau istrinya sangat senang ketika tahu dia punya kegiatan.

"Selama tiga pekan, saya mencuci, membuat makan malam, mengurus rumah hingga putri saya. Istri saya sangat senang saat melihat saya keluar dari rumah," ujarnya.

Matthew Garlipp, pegawai di Kementerian Keuangan menuturkan, dia melihat sisi positif dari shutdown di mana dia punya waktu dengan anjingnya.

Namun, dia mengaku kehidupannya tanpa mempunyai agenda pasti membuatnya berbeda. "Ini adalah kesempatan bagus untuk belajar hal baru. Namun saya tetap ingin bekerja," lanjut pegawai 28 tahun itu.

Meski menyikapi shutdown sambil bercanda, tersembur kekhawatiran bahwa mereka bakal menghadapi masalah keuangan dari shutdown parsial itu.

Pegawai Kementerian Pertanian Marcela Trask berkata, bagian paling menantang adalah bagaimana mereka bakal membayar tagihan ketika gaji mereka belum dibayarkan.

Dia mengaku beruntung karena suaminya bekerja di sektor swasta sehingga mereka masih bisa mempunyai penghasilan ketika dirinya terdampak shutdown.

"Jika keadaan ini (shutdown) berlangsung lebih lama, maka kami terpaksa harus menggunakan tabungan untuk membayar cicilan rumah dan biaya anak-anak," keluhnya.

Baca juga: Trump Minta Dana Rp 80 Triliun untuk Bangun Tembok Perbatasan

Melinda Batson mengatakan, dia sudah berpengalaman menghadapi shutdown. Dia pertama mengalaminya di era Presiden Barack Obama pada 2013 dan berlangsung hingga 16 hari.

Karyawan Badan Makanan dan Obat-obatan itu sudah berbicara dengan pemilik apartemen dan perusahaan kartu kreditnya, dan mendapat jawaban positif.

"Saya bohong jika berkata saya tidak khawatir. Sebab, Anda harus membayar segala yang menjadi kewajiban Anda," ujar orangtua tunggal berusia 44 tahun itu.

Shutdown parsial terjadi setelah Presiden Donald Trump menolak menandatangani sebagian pengeluaran negara yang sudah disahkan Kongres AS.

Penolakan itu terjadi setelah proposalnya untuk membiayai pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko ditolak oposisi dari Partai Demokrat.

Trump meminta 5,7 miliar dollar AS, sekitar Rp 80,4 triliun. Sementara Demokrat hanya menyanggupi 1,3 miliar dollar AS, atau Rp 18,3 triliun.

Akibat shutdown tersebut, 800.000 pegawai negeri AS terpaksa dirumahkan atau mengalami furlough (bekerja tanpa dibayar).

Baca juga: Asosiasi Pilot AS Sebut Shutdown Berisiko bagi Penerbangan