PRISTINA, KOMPAS.com - Pada Jumat (14/12/2018), parlemen Kosovo akan menggelar pemungutan suara untuk menentukan apakah negeri itu sudah saatnya memiliki tentara sendiri.
Langkah ini dianggap sebagai sebuah aksi simbolis pernyataan kemerdekaan Kosovo dari Serbia yang di selama ini memicu ketegangan di antara kedua negara.
Sejak memisahkan diri dari Serbia yang memicu perang pada akhir 1990-an, Kosovo sepenuhnya tergantung pada militer NATO untuk menjaga keamanannya.
Namun, pada masa yang oleh sebuah harian di Kosovo disebut sebagai "pekan militer", para politisi di Pristina akan mengambil langkah besar.
Baca juga: Mulai dari Timor Leste hingga Kosovo, Inilah 5 Negara Termuda di Dunia
Langkah itu akan menentukan pengesahan undang-undang untuk mengubah pasukan bersenjata ringan yang disebut Pasukan Keamanan Kosovo (KSF) menjadi militer profesional.
Langkah ini diperkirakan bakal mendapat dukungan dari semua partai politik di negeri yang mayoritas penduduknya adalah etnis Albania itu.
Mereka yang menolak rencana ini adalah para anggota parlemen yang berasal dari etnis minoritas Serbia.
Rencana ini bahkan sudah memicu amarah di Belgrade, yang menolak bekas provinsinya itu memiliki militer tersendiri.
Belgrade menilai, keberadaan militer Kosovo akan menjadi ancaman bagi 120.000 warga etnis Serbia di negeri tersebut.
Pekan lalu, PM Serbia Ana Brnabic mengatakan, dia berharap negerinya tak perlu menggunakan kekuatan militer menghadapi Kosovo.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.