Karena Alasan Ini, PM Kosovo Ditolak Masuk AS

PRISTINA, KOMPAS.com - Keinginan Perdana Menteri Kosovo, Ramush Haradinaj, berkunjung ke Amerika Serikat (AS) harus dibatalkan.

Radio Free Europe, seperti dilansir harian Turki Hurriyet Selasa (9/1/2018) melaporkan, Kedutaan Besar AS di Kosovo menolak permintaan visa pemimpin 49 tahun tersebut.

Haradinaj dipastikan tidak bisa menghadiri acara yang diselenggarakan oleh pejabat Garda Nasional di Iowa, Mayjen Tim Orr, Kamis (11/1/2018).

Juru bicara Garda Nasional Iowa, Kolonel Greg Hapgood menyesalkan penolakan permintaan visa dari Haradinaj.

Baca juga : Situasi Tegang, Kereta Api Serbia Terhenti di Perbatasan Kosovo

"Hingga saat ini, kami masih belum menerima informasi alasan penolakan pemberian visa," kata Hapgood dalam pernyataan resmi.

Namun, dalam reportase Radio Free Europe, penolakan ini didasarkan pada manuver politik yang dilakukan oleh Haradinaj.

Mantan PM periode 2004 dan 2005 itu berencana menghapuskan Dewan Kejahatan Perang di Kosovo.

Wacana tersebut dikecam oleh sejumlah lembaga internasional dan komunitas internasional di bawah pimpinan AS.

Apalagi, semasa menjadi Komandan Pasukan Pembebasan Kosovo (KLA), Haradinaj dituding telah melakukan kejahatan perang kepada etnis Serbia, Romania, dan Albania.

Penyiksaan itu dilakukan oleh Haradinaj terjadi pada Maret-September 1998, atau saat Perang Kosovo.

Haradinaj dibebaskan dari tuduhan pertama pada 3 April 2008 setelah Pengadilan Kriminal untuk Pecahan Yugoslavia (ICTY) di Den Haag, Belanda, menyatakan tidak ada cukup bukti.

2010, Komisi Banding ICTY kembali memerintahkan sidang ulang di Den Haag dengan tuduhan sama. Namun, dua tahun kemudian, Haradinaj kembali bebas.

Kemudian Januari 2017, dia sempat ditahan di Perancis dengan tuduhan yang sama atas permintaan Serbia.

Serbia sempat meminta otoritas Perancis agar mendeportasi Haradinaj ke negara mereka.

Namun, pengadilan tinggi Perancis menolak permintaan tersebut. Sementara Haradinaj bebas setelah membayar jaminan.

Baca juga : Perancis Tangkap Mantan PM Kosovo atas Permintaan Serbia