Kosovo Akan Membangun Militernya, Picu Konflik Baru di Balkan?

Langkah ini dianggap sebagai sebuah aksi simbolis pernyataan kemerdekaan Kosovo dari Serbia yang di selama ini memicu ketegangan di antara kedua negara.

Sejak memisahkan diri dari Serbia yang memicu perang pada akhir 1990-an, Kosovo sepenuhnya tergantung pada militer NATO untuk menjaga keamanannya.

Namun, pada masa yang oleh sebuah harian di Kosovo disebut sebagai "pekan militer", para politisi di Pristina akan mengambil langkah besar.

Langkah itu akan menentukan pengesahan undang-undang untuk mengubah pasukan bersenjata ringan yang disebut Pasukan Keamanan Kosovo (KSF) menjadi militer profesional.

Langkah ini diperkirakan bakal mendapat dukungan dari semua partai politik di negeri yang mayoritas penduduknya adalah etnis Albania itu.

Mereka yang menolak rencana ini adalah para anggota parlemen yang berasal dari etnis minoritas Serbia.

Rencana ini bahkan sudah memicu amarah di Belgrade, yang menolak bekas provinsinya itu memiliki militer tersendiri.

Belgrade menilai, keberadaan militer Kosovo akan menjadi ancaman bagi 120.000 warga etnis Serbia di negeri tersebut.

Pekan lalu, PM Serbia Ana Brnabic mengatakan, dia berharap negerinya tak perlu menggunakan kekuatan militer menghadapi Kosovo.

"Meski opsi itu tetap terbuka," ujar Brnabic.

Pernyataan keras Brnabic ini langsung mengembalikan kenangan banyak orang akan peristiwa dua dekade lalu.

Saat itu,  13.000 orang, sebagian besar etnis Albania, kehilangan nyawa ketika militer Serbia bentrok dengan pasukan pejuang kemerdekaan Kosovo.

Berbagai media di Serbia sudah memperingatkan kemungkinan pecahnya konflik baru. Bahkan harian Informer berani menulis perang dengan Kosovo akan pecah pada 15 Desember.

Namun, para pengamat menilai perang sesungguhnya tidak akan terjadi. Belgrade dan Pristina hanya akan saling bertukar kata dan kecaman.

Sementara itu, sejumlah pakar menilai masih butuh waktu setidaknya satu dekade bagi KSF untuk dinyatakan siap tempur.

Bahkan saat itu, KSF dengan 5.000 personel akan terlihat amat kecil di hadapan 30.000 prajurit Serbia yang didukung angkatan udara.

"Respon militer bukan tidak akan menjadi kenyataan," kata Milan Karagaca, analis militer yang berbasis di Belgrade.

"Baik kami atau mereka tidak memiliki fasilitas dan kemampuan untuk mengobarkan perang dan dunia internasional juga tidak akan tinggal diam," tambah Karagaca.

Dia menambahkan, jika Serbia benar-benar menyerang Kosovo maka akan memicu balasan dari NATO.

"Sehingga kedua pihak hanya akan bertukar retorika sebagai manuver untuk memperkuat posisi dalam negosiasi di masa depan," ujad ia.

Rencana pengesahan undang-undang pembantukan militer Kosovo ini muncul di saat hubungan Kosovo dan .Serbia berada di titik terendah.

Ketegangan semakin terasa setelah bulan lalu Kosovo memberlakukan bea masuk sebesar 100 persen untuk barang-barang produksi Serbia.

Langkah ini dilakukan Kosovo sebagai pembalasan atas upaya Servia "menyabotase" negara itu dari kancah internasional.

Serbia sudah lama berupaya memblokir keanggotaan Kosovo di berbagai organisasi internasional termasuk PBB.

Belum lama ini, Serbia bahkan menggelar kampanye diplomatik untuk membujuk berbagai negara mencabut pengakuan mereka atas kedaulatan Kosovo.

Belgrade mengklaim puluhan negara sudah mencabut pernyataan itu, meski Pristina bersikukuh sebanyak 115 negara mengakui kedaulatan Kosovo.