Presiden Israel Bakal Teken Peraturan Kontroversial dalam Bahasa Arab

Hukum yang disahkan dengan perbandingan suara 62-55 itu menjadi polemik karena menetapkan Ibrani sebagai bahasa resmi.

Bahasa Arab yang sebelumnya merupakan bahasa resmi, mendapat "status khusus", dan masih boleh digunakan di institusi pemerintahan.

Selain itu, undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa keseluruhan Yerusalem merupakan ibu kota dari Israel.

Akibat hukum itu, sejumlah perwira militer dari kalangan minoritas mengumumkan pengunduran diri karena merasa menjadi warga kelas dua.

Baca juga: Israel Sahkan Peraturan Kontroversial, Tentara Non-Yahudi Mundur