Hakim Bolehkan Warga Hawaii Menentang Larangan Imigrasi Trump

Kompas.com - 09/03/2017, 06:59 WIB
Hakim Ouansafi, pemimpin Asosiasi Muslim Hawaii memberikan berbicara dalam konferensi pers menentang kebijakan imigrasi Presiden Trump di Honolulu, Hawaii, 1 Februari 2017. (Foto: Dokumentasi) Audrey McAvoyHakim Ouansafi, pemimpin Asosiasi Muslim Hawaii memberikan berbicara dalam konferensi pers menentang kebijakan imigrasi Presiden Trump di Honolulu, Hawaii, 1 Februari 2017. (Foto: Dokumentasi)
EditorPascal S Bin Saju

HONOLULU, KOMPAS.com - Seorang hakim federal Amerika Serikat, Rabu (8/3/2017), mengatakan, negara bagian Hawii boleh mengajukan keberatan terhadap perintah eksekutif hasil revisi Presiden AS Donald Trump tentang peraturan imigrasi.

Perintah baru itu menyatakan larangan masuk sementara bagi para pengungsi dan pengunjung dari enam negara berpenduduk mayoritas Muslim, yakni Iran, Libya, Suriah, Somalia, Sudan, dan Yaman.

Kantor berita Reuters melaporkan, hakim Pengadilan Distrik AS di Hawaii, Derrick Watson, mengatakan negara bagian tersebut bisa menyampaikan tuntutan tambahan terhadap larangan awal memasuki AS, yang ditandatangani Trump pada 27 Januari 2017.

Hawaii menyatakan larangan yang diperbarui dan diteken Trump pada Senin (6/3/2017) itu juga melanggar Undang-undang Dasar AS.

Negara Bagian Hawaii pada Rabu meminta pengadilan untuk segera menghentikan perintah baru Trump itu, demikian menurut keterangan jadwal pengadilan yang ditandatangani hakim.

Sidang untuk mendengarkan keterangan akan digelar pada Rabu (15/3/2017), satu hari sebelum perintah baru resmi diberlakukan pada Kamis (16/3/2017).

Perintah yang diperbarui tersebut merupakan perubahan serta penganti perintah sebelumnya, yang berisi larangan masuk bagi pihak-pihak dari kalangan beragam.

Perintah yang diteken pada 27 Januari itu telah menyebabkan kekacauan dan protes di berbagai bandar udara serta diajui puluhan tuntutan hukum di seluruh negeri.

Seorang hakim federal di Seattle menunda keabsahan perintah pertama. Putusan itu dikuatkan oleh pengadilan banding di San Francisco.

Perintah baru berisi larangan yang dipersempit. Larangan 90 hari untuk memasuki AS tetap diberlakukan terhadap para warga negara dari Iran, Libya, Suriah, Somalia, Sudan dan Yaman. Namun, Irak dikeluarkan dari daftar negara yang tercantum pada perintah yang lama.

Perintah baru juga mengatur bahwa larangan memasuki AS hanya diberlakukan bagi para pemohon visa yang baru.

Perintah juga menghapus larangan tanpa waktu yang ditentukan bagi semua pengungsi dari Suriah.

Para pakar hukum mengatakan tentangan di pengadilan sekarang akan lebih sulit karena larangan baru itu berisi pemberian pengecualian bagi lebih banyak orang.

Hawaii menyatakan bahwa perguruan-perguruan tinggi negeri di wilayahnya akan terkena dampak larangan masuk tersebut karena mereka akan menghadapi kesulitan merekrut calon mahasiswa dan staf fakultas.

Hawaii juga mengatakan perekonomian pulau negara bagian itu akan terdampak oleh penurunan pemasukan dari sektor pariwisata.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingin Pulang ke Myanmar, Pembantu Ini Celupkan Tangan Anak Majikan ke Air Mendidih

Ingin Pulang ke Myanmar, Pembantu Ini Celupkan Tangan Anak Majikan ke Air Mendidih

Internasional
Jenderal AS Sebut ISIS Bakal Bangkit jika Mereka Keluar dari Irak

Jenderal AS Sebut ISIS Bakal Bangkit jika Mereka Keluar dari Irak

Internasional
Manajer Sidang Pemakzulan: Trump Menipu guna Menangi Pilpres AS 2020

Manajer Sidang Pemakzulan: Trump Menipu guna Menangi Pilpres AS 2020

Internasional
Pemakzulan Trump: Demokrat Tolak Tawaran 'Pertukaran Saksi'

Pemakzulan Trump: Demokrat Tolak Tawaran "Pertukaran Saksi"

Internasional
Tak Sengaja Berikan Kunci Mobil Saat Kampanye, Politisi Peru Ini Minta Bantuan Netizen

Tak Sengaja Berikan Kunci Mobil Saat Kampanye, Politisi Peru Ini Minta Bantuan Netizen

Internasional
Berkunjung ke Gereja di Yerusalem, Presiden Perancis Berteriak ke Keamanan Israel

Berkunjung ke Gereja di Yerusalem, Presiden Perancis Berteriak ke Keamanan Israel

Internasional
[POPULER INTERNASIONAL] Kesaksian Pengantin Pesanan China | Gadis di Gresik Tulis Surat ke PM Australia

[POPULER INTERNASIONAL] Kesaksian Pengantin Pesanan China | Gadis di Gresik Tulis Surat ke PM Australia

Internasional
Ibu di India Ini Jual Rambut Rp 28.000 demi Beri Makan 3 Anaknya

Ibu di India Ini Jual Rambut Rp 28.000 demi Beri Makan 3 Anaknya

Internasional
Berhubungan Seks Saat Jam Kerja, Polisi di New York Ini Dipindahtugaskan

Berhubungan Seks Saat Jam Kerja, Polisi di New York Ini Dipindahtugaskan

Internasional
Korban Meninggal Virus Corona di China Bertambah Jadi 9 Orang, Disebut Bisa Bermutasi

Korban Meninggal Virus Corona di China Bertambah Jadi 9 Orang, Disebut Bisa Bermutasi

Internasional
Debat Lebih dari 12 Jam, Senat AS Setujui Aturan Sidang Pemakzulan Trump

Debat Lebih dari 12 Jam, Senat AS Setujui Aturan Sidang Pemakzulan Trump

Internasional
Pengakuan Pengantin Pesanan di China: 2 Kali Menikah, Sering Dipukuli

Pengakuan Pengantin Pesanan di China: 2 Kali Menikah, Sering Dipukuli

Internasional
Putra Mahkota MBS Dituding Retas Ponsel Jeff Bezos, Arab Saudi Beri Jawaban

Putra Mahkota MBS Dituding Retas Ponsel Jeff Bezos, Arab Saudi Beri Jawaban

Internasional
Permalukan Orang Pakai Piyama di Jalan, Kota di China Meminta Maaf

Permalukan Orang Pakai Piyama di Jalan, Kota di China Meminta Maaf

Internasional
Putra Mahkota Arab Saudi Disebut Retas Ponsel Orang Terkaya Dunia pada 2018

Putra Mahkota Arab Saudi Disebut Retas Ponsel Orang Terkaya Dunia pada 2018

Internasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X