Ini Tantangan Inggris Pasca-Brexit, Butuh Waktu untuk Mengurainya

Sebagian masih dapat dipertahankan, karena sejumlah kebijakan UE  juga didukung negara bukan UE, seperti Norwegia dan Swiss.

Berdasarkan "kesepakatan perceraian" ini, Inggris dan UE harus menyepakati cara membagi aset, mengatasi masalah anggaran UE, dan hak masa depan warga EU di Inggris dan sebaliknya.

Kesepakatan ini memerlukan persetujuan sebagian besar anggota EU, selain Parlemen Eropa dan Inggris.

Pengaturan perdagangan

Perundingan untuk menentukan pengaturan baru perdagangan Inggris - EU dapat dimulai selama periode perundingan dua tahun penarikan keanggotaan.

Meskipun demikian, hal tersebut tidak terpaku pada periode itu.

Jika UE menunggu pengunduran diri resmi Inggris, perundingan dapat berjalan selama lebih lima tahun.

Sebelum perundingan tercapai, Inggris akan berdagang dengan UE berdasarkan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Hal itu berarti pengekspor Inggris akan membayar tarif impor EU dan menghadapi hambatan nontarif, sama dengan ketika China dan AS berdagang dengan EU.

Bisnis jasa Inggris, yang merupakan 80 persen dari ekonomi negara, akan kehilangan akses kemudahan terhadap pasar tunggal UE.

Kesepakatan perdagangan bebas yang dirundingkan EU dengan 53 negara, termasuk Kanada, Singapura, dan Korea Selatan, tidak lagi berlaku untuk Inggris.

Jika Inggris menginginkan keuntungan dari kesepakatan itu, maka harus dilakukan perundingan ulang.

Tak perlu bayar anggaran

Inggris akan berhenti membayar anggaran UE begitu resmi meninggalkan kelompok tersebut.

Jadi sumbangan bersih (netto) Inggris saat ini sebesar 8,5 miliar poundsterling atau Rp 158 triliun per tahun akan tetap berada di Inggris.