Ini Tantangan Inggris Pasca-Brexit, Butuh Waktu untuk Mengurainya

LONDON, KOMPAS.com - Kubu yang mengkampanyekan agar Inggris keluar dari Uni Eropa telah memenangkan referendum.

Ini berarti Inggris sekarang sudah pasti akan keluar dari kelompok beranggotakan 28 negara itu, proses yang dikenal dengan istilah Brexit.

Apa artinya bagi Inggris dan Uni Eropa (UE)?

Akan dicabut

Kesepakatan yang dirundingkan Perdana Menteri David Cameron dengan UE pada Februari lalu memberikannya status khusus, sekarang akan dicabut.

Inggris mendapatkan jaminan takkan dibedakan meskipun berada di luar negara-negara yang menggunakan mata uang euro atau eurozone.

Hal ini melindungi otorita kota London, pusat keuangan terbesar Eropa.

Sebagai imbalannya, Inggris berjanji takkan menghambat integrasi eurozone yang lebih jauh.

Jika Inggris berhasil merundingkan kelanjutan akses ke pasar tunggal UE berdasarkan perlakuan khusus, kesepakatan ini kemungkinan besar takkan memasukkan pengamanan nondiskriminatif.

Soal penarikan diri

Cameron sekarang mengatakan akan mengundurkan diri pada Oktober mendatang.

Dia akan menyerahkan kepada penggantinya peran untuk menerapkan prosedur Pasal 50 UE yakni untuk merundingkan pengunduran diri Inggris.

Pasal 50 Traktat Lisbon, yang tidak pernah diterapkan sebelumnya, menentukan batas dua tahun untuk mencapai kesepakatan.

Pada umumnya dipandang sebagai batas waktu yang tidak bisa diubah, yang hanya dapat diperpanjang jika semua negara anggota menyetujuinya.

Proses ini mewajibkan Inggris untuk mencabut 80.000 halaman hukum yang mengikat Inggris dengan UE.

Sebagian masih dapat dipertahankan, karena sejumlah kebijakan UE  juga didukung negara bukan UE, seperti Norwegia dan Swiss.

Reuters/Guardian Para pendukung Brexit di Sunderland bersorak setelah mengetahui Inggris dipastikan meninggalkan Uni Eropa.

Berdasarkan "kesepakatan perceraian" ini, Inggris dan UE harus menyepakati cara membagi aset, mengatasi masalah anggaran UE, dan hak masa depan warga EU di Inggris dan sebaliknya.

Kesepakatan ini memerlukan persetujuan sebagian besar anggota EU, selain Parlemen Eropa dan Inggris.

Pengaturan perdagangan

Perundingan untuk menentukan pengaturan baru perdagangan Inggris - EU dapat dimulai selama periode perundingan dua tahun penarikan keanggotaan.

Meskipun demikian, hal tersebut tidak terpaku pada periode itu.

Jika UE menunggu pengunduran diri resmi Inggris, perundingan dapat berjalan selama lebih lima tahun.

Sebelum perundingan tercapai, Inggris akan berdagang dengan UE berdasarkan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Hal itu berarti pengekspor Inggris akan membayar tarif impor EU dan menghadapi hambatan nontarif, sama dengan ketika China dan AS berdagang dengan EU.

Bisnis jasa Inggris, yang merupakan 80 persen dari ekonomi negara, akan kehilangan akses kemudahan terhadap pasar tunggal UE.

Kesepakatan perdagangan bebas yang dirundingkan EU dengan 53 negara, termasuk Kanada, Singapura, dan Korea Selatan, tidak lagi berlaku untuk Inggris.

Jika Inggris menginginkan keuntungan dari kesepakatan itu, maka harus dilakukan perundingan ulang.

Tak perlu bayar anggaran

Inggris akan berhenti membayar anggaran UE begitu resmi meninggalkan kelompok tersebut.

Jadi sumbangan bersih (netto) Inggris saat ini sebesar 8,5 miliar poundsterling atau Rp 158 triliun per tahun akan tetap berada di Inggris.

Hal itu berarti bisa dipakai untuk layanan kesehatan National Health Service atau menghapus pajak pertambahan nilai bahan bakar minyak (BBM).

Tetapi petani Inggris takkan lagi menerima pembayaran langsung dari UE,  senilai 2,4 miliar pound atau Rp 44 triliun seperti yang diterima pada tahun 2015.

Tantangan imigrasi

Inggris akan berusaha mengurangi imigran dari Uni Eropa, kemungkinan lewat sistem berdasarkan angka seperti Australia, dengan memberikan prioritas kepada pekerja berketerampilan tinggi dan menolak yang berketerampilan rendah.

Sebagian besar pencari kerja dari EU akan diperintahkan untuk pergi.

Tetapi Inggris pertama-tama harus memastikan status hampir 2,2 juta pekerja EU yang tinggal di Inggris.

Peraturan tentang pertemuan keluarga juga akan menjadi lebih ketat. Tetapi pembatasan pergerakan ini takkan diterapkan dalam dua tahun.

Saat ini sekitar dua juta warga Inggris tinggal di negara-negara UE, sehingga kemungkinan besar mereka akan mengalami perlakuan yang sama.