Duterte Minta Terapkan Lagi Hukuman Mati bagi Pengedar Narkoba dan Perampok

MANILA, KOMPAS.com - Presiden Rodrigo Duterte meminta kepada Kongres Filipina supaya menerapkan kembali hukuman mati bagi para pengedar narkoba serta perampok.

Pernyataan itu dia sampaikan setelah perang melawan barang haram yang dia canangkan sejak 2016 silam menuai banyak kecaman dari komunitas internasional.

Baca juga: Wapres Filipina Dituduh Ingin Gulingkan Presiden Duterte

Didukung popularitas yang tinggi serta sekutu yang duduk di lembaga negara, Duterte menggunakan pidato kenegaraan tahunan untuk mendesak adanya tindakan tegas.

"Dengan hormat, saya meminta kepada Kongres supaya membuka kembali hukuman mati bagi pengedar narkoba dan juga perampok," katanya dilansir AFP Senin (22/7/2019).

Presiden berjuluk The Punisher itu juga menuturkan kejahatan lain yang patut mendapatkan hukuman tegas adalah korupsi yang dianggapnya sudah menjalar.

"Rekan saya sesama warga negara, ini adalah komentar menyedihkan di mana kita tak bisa membedakan kebutuhan dan keserakahan maupun prasangka kita," tegas Duterte.

Kampanye anti-narkoba yang disebut sudah menelan nyawa ribuan orang itu mendapat perhatian baik dari Badan HAM PBB maupun Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Bahkan, ICC sudah melakukan penyelidikan awal untuk membuktikan apakah terjadi pembunuhan ekstrayudisial. Dalam pidatonya, Duterte menyinggung isu itu.

"Duterte, pembunuhan ekstrayudisial, dilaporkan ke ICC," tuturnya. Dia berkelakar jika ICC menyediakan sel hangat maupun tak membatasi kunjungan suami istri, dia bakal memakluminya.

Pada pemilu sela pertengahan Mei lalu, sekutu Digong, panggilan sang presiden, mendapatkan kendali atas Senat yang sempat menghentikan keinginannya membawa kembali hukuman mati.

Sekutu Duterte seperti putri mendiang diktator Filipina Ferdinand Marcos maupun para pendukung kampanye anti-narkoba menyatakan mereka bakal membawa hukuman tersebut.

Lebih lanjut, dia juga mengomentari tingginya dukungan yang dialamatkan kepadanya. Dia mengklaim tingkat penolakan terhadap dia hanya tiga persen.

"Ini menginspirasi saya sekaligus menumbuhkan tekad bahwa kami bisa menyelesaikan pekerjaan yang telah kami mulai," beber mantan Wali Kota Davao itu.

Baca juga: Duterte: Saya Tidak Akan Diadili oleh Pengadilan Internasional