Rumitnya Politik Bosnia, Negeri dengan Tiga Presiden

KOMPAS.com - Pada 1990-an, sebuah negara federasi bernama Yugoslavia yang terdiri dari enam negara bagian berbasis etnis runtuh.

Perpecahan negeri di Semenanjung Balkan ini memicu perang saudara yang amat berdarah, salah satunya adalah Perang Bosnia (1992-1995).

Selama tiga tahun, tiga etnis utama negeri itu Serbia, Kroasia, dan Muslim Bosnia saling bunuh dengan cara yang amat brutal.

Baca juga: Politisi Serbia Pro-Pemisahan Menangkan Pemilu Bosnia

Meski Perjanjian Dayton (1995) yang disponsori Amerika Serikat bisa meredam perang, tetapi api permusuhan tiga etnis itu tak sepenuhnya padam.

Sebab, meski secara fisik perang berakhir, negeri ini akhirnya mewarisi sistem politik yang rumit yang menciptakan sebuah kesatuan lemah antara ketiga etnis itu.

Negeri itu terdiri dari  dua zona semi-otonomi yang "disatukan" oleh pemerintahan pusat yang lemah.

Dua entitas yang terpisah itu adalah Republika Sprska dengan penduduknya didominasi etnis Serbia dan Federasi Kroasia-Muslim di sisi lainnya.

Kondisi ini menciptakan sistem politik yang rumit sebab akhirnya untuk mengakomodasi ketiga etnis itu Bosnia memiliki tiga presiden, dua wakil presiden, lima parlemen, dan 10 dewan kanton (setingkat provinsi).

Ketiga politisi yang duduk di lembaga kepresidenan setiap delapan bulan bergantian untuk menjadi ketua.

Kerumitan sistem politik Bosnia ini tercermin dalam pemilihan umum yang digelar pada Minggu (7/10/2018).

Untuk memiliki pemerintahan pusat, warga harus memilih anggota dua parlemen dan lembaga kepresidenan yang mewakili ketiga etnis.

Kemudian pemerintah di kedua "entitas" Bosnia menentukan jalannya pemerintahan sesuai dengan jalur etnisnya.

Di Republika Sprska, yang didominasi etnis Serbia, para pemilik suara memilih anggota parlemen, seorang presiden, dan dua wakil presiden.

Di federasi Muslim-Kroasia, digelar pemilihan untuk anggota parlemen dua kamar yang akan menunjuk seorang presiden dan dua wakil presiden.

Para pemilik suara juga memilih politisi yang akan duduk di kursi dewan seluruh 10 kanton atau provinsi,

Pemerintahan pusat memiliki wewenang dalam hal militer, sistem peradilan, kebijakan fiskal, perdagangan internasional, dan diplomasi.

Namun, tiap entitas etnis juga diizinkan memiliki kepolisian, sistem pendidikan, kesehatan, dan perekonomian sendiri.

Baca juga: Muak Terus Dibohongi, Warga Desa di Bosnia Tolak Para Politisi

Masalah politik belum berakhir karena adanya visi berbeda di antara kelompok-kelompok etnis untuk negeri tersebut.

Muslim Bosnia menginginkan sentralisasi yang lebih kuat sedangkan etnis Serbia memilih tetap mempertahankan otonomi.

Sedangkan etnis Kroasia lebih terbelah, sebagian dari mereka ingin menciptakan entitas terpisah.