Rumitnya Politik Bosnia, Negeri dengan Tiga Presiden

Perjanjian Dayton

Kerumitan ini merupakan  warisan Perjanjian Dayton yang disponsori AS untuk  menghentikan perang yang menewaskan 100.000 orang.

Sistem politik yang diciptakan perjanjian ini memang menghentikanpertumpahan darah tetapi menciptakan keruwetan sistem politik.

Perjanjian ini mengedepanjan pembagian kekuasaan "yang merata" di antara ketiga etnis yang berseteru di masa perang yaitu Serbia, Kroasia, dan Muslim-Bosnia.

Baca juga: Penjahat Perang Bosnia-Kroasia Tewas Minum Sianida

Muslim-Bosnia merupakan etnis mayoritas yang mencakup 50.1 persen seluruh penduduk negeri itu.

Sementara itu, 30,8 persen adalah etnis Serbia yang menganut Kristen Ortodoks dan 15,4 persen etnis Kroasia yang Katolik.

Sementara empat persen sisanya adalah etnis minoritas yang tidak diakomodasi Perjanjian Dayton yaitu komunitas Yahudi, etnis Roma, dan "ostali" atau etnis "lain" yang tak termasuk tiga etnis utama.

Etnis-etnis minoritas ini memiliki suara dan bisa memilih tetapi nyaris tidak mungkin aspirasi mereka sampai ke level atas pemerintahan.

Di sisi lain, rumitnya birokrasi membuat negeri itu semakin tak bisa berfungsi secara normal.

Secara total, negeri ini memiliki 180 menteri atau satu menteri untuk 20.000 orang. Dengan rasio semacam ini, negara sebesar Jerman bisa memiliki 4.000 menteri.

Sektor publik mempekerjakan 212.000 orang yang untuk menggaji mereka menghabiskan sepertiga anggaran belanja  negeri itu.
 
Kondisi ini membuat Bosnia sulit berkiprah di kancah internasional misalnya keinginan untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Sebab, Uni Eropa menuntut pemerintahan yang terpisah-pisah itu mencari cara berkordinasi dan "berbicara dengan satu suara".

Sayangnya, upaya mempersatukan Bosnia ini masih jauh panggang dari api karena ulah para politisi mereka sendiri.

Sebagai contoh, Milorad Dodik yang baru saja memenangkan pemilihan umum untuk duduk di kursi lembaga kepresidenan.

Dodik, yang juga merupakan Presiden Republik Sprska, selalu menolak untuk pergi ke ibu kota Bosnia, Sarajevo.

Dia bahkan dikenal sebagai penganjur pemisahan Republik Sprska dari Bosnia yang disebutnya sebagai "konsep yang gagal" itu.

Kondisi serupa terjadi di wilayah Herzegovina yang terletak di sisi barat daya negeri tersebut.

Di kawasan itu, etnis Kroasia berjumlah 22,5 persen dari seluruh penduduk Federasi Muslim-Kroasia.

Sebagian warga Kroasia merasa posisi sebagai minoritas membuat suara mereka termarjinalisasi dan ingin mendirikan entitas pemerintahan sendiri.

Di sisi lain, Muslim Bosnia menentang keras reorganisasi wilayah itu. Sedangkan, etnis Serbia tidak menentang keinginan tersebut selama tidak memengaruhi Republika Sprska.

Baca juga: Ratko Jagal Bosnia Mladic Divonis Penjara Seumur Hidup

Persaingan antar-etnis ini, hanya disatukan pemerintahan pusat yang lemah dengan wewenang nyaris nol terhadap pemerintahan lokal.

Sehingga, tak heran jika warga negeri itu selalu merasa was-was karena api dalam sekam sewaktu-waktu bisa muncul membakar mereka semua.