Mike Pompeo Jadi Menlu, Ke Mana Arah Kebijakan Luar Negeri AS?

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat (AS) secara resmi mengumumkan Mike Pompeo sebagai Menteri Luar Negeri yang baru.

Direktur dinas rahasia AS (CIA) yang dikenal sebagai loyalis Trump itu bakal menggantikan Rex Tillerson yang didepak Selasa (13/3/2018).

Keputusan Trump memunculkan pertanyaan publik seperti apa nantinya arah kebijakan luar negeri Negeri "Paman Sam".

Diberitakan BBC Rabu (14/2/2018), berikut adalah empat negara yang menjadi isu utama di Washington:

1. Iran
Trump menyebut kebijakan soal Iran menjadi alasan utama mengapa dia memutuskan untuk mendepak Tillerson dari jabatannya.

"Jika Anda melihat Iran, sangat menyedihkan. Namun, dia (Tillerson) menganggapnya biasa. Bersama Pompeo, saya kira bakal mulus karena kami punya pikiran yang sama," tutur Trump dalam konferensi pers Selasa.

Selama masa kampanye, Trump berjanji bakal menarik AS dari Rencana Aksi Gabungan secara Komprehensif (JCPOA) yang dibuat pada 14 Juli 2015.

Program era Presiden Barack Obama tersebut merupakan kesepakatan internasional antara Iran dengan AS, Jerman, Perancis, Rusia, Inggris, China, dan Uni Eropa (UE).

Baca juga : Rusia: AS Cari-cari Alasan untuk Menekan Iran

Inti dari kesepakatan tersebut adalah Iran bersedia mengurangi produksi uranium, dan tidak akan membangun fasilitas penampungan air selama 15 tahun ke depan.

Selama Tillerson menjabat, kesepakatan tersebut masih aman. Namun, semua berubah jika Pompeo yang menjadi menlu.

"Saya berencana untuk menutup kesepakatan penuh bencana dengan negara yang mempromosikan terorisme," ujar Pompeo pada November 2016, dilansir dari CNBC.

The Middle East Institute berkata, Pompeo merupakan sosok yang dikenal sangat mendukung perubahan rezim yang ada di Iran.

"Dia terlihat seperti orang yang bakal senang jika AS dan Iran terlibat konflik militer," ujar The Middle East Institute.

Baca juga : Dubes AS untuk PBB Sebut Iran Sebarkan Konflik di Timur Tengah

2. Korea Utara
Direktur 54 tahun itu dikenal mempunyai komentar yang keras terhadap Korea Utara (Korut), terutama tentang rezim Kim Jong Un.

Sepanjang 2017, Pompeo mengeluarkan pernyataan sudah saatnya terjadi pergantian kekuasaan di negeri komunis tersebut.

"Saya berharap kami bisa menemukan cara untuk memisahkan rezim (Kim) dari sistemnya. Rakyat Korut tentu suka melihatnya pergi," kata Pompeo Juli 2017.

Wakil presiden lembaga konsultasi Park Strategies Sean King berujar, Pompeo bakal menjadi negosiator yang bagus.

Baca juga : China Harap Pergantian Menlu AS Tak Pengaruhi Rencana Dialog dengan Korut

"Dia seperti rajawali," puji King. BBC melansir, Pompeo bisa memberikan AS posisi yang kuat selama perundingan dengan Korut.

Namun, retorika Pompeo yang cenderung keras bisa menimbulkan masalah, terutama menyangkut rezim Kim yang cenderung sensitif.