Aparat Perancis Mulai Bongkar Kamp Pengungsi Afrika di Paris

PARIS, KOMPAS.com - Pihak berwenang Perancis mulai membongkar sebuah kamp pengungsi dari Afrika dan Afganistan di bagian timur laut Paris, kata polisi, Selasa (9/5/2017).

Menurut laporan media lokal, lokasi tersebut menampung sekitar seribu migran yang kebanyakan dari Afrika dan Afganistan.

Sekitar 350 anggota kepolisian mengambil bagian dalam operasi di daerah Porte de La Chapelle, kata polisi sebagaimana dilaporkan Reuters.

Operasi serupa terjadi pada November 2016, saat ribuan migran dipindahkan dari sebuah kamp kumuh di ibu kota Paris, yang jumlahnya telah berlipat ganda setelah penutupan yang disebut kamp pengungsi "hutan" di Calais, Perancis utara.

Baca: Kamp "Hutan" Calais Dibongkar, Ribuan Migran Disebar ke 450 Lokasi Baru

Sementara itu pada Minggu (7/5/2017), Emmanuel Macron terpilih sebagai Presiden Perancis dengan menjual visi integrasi Eropa yang lebih bersahabat bagi iklim usaha.

Ia sekaligus mengalahkan Marine Le Pen, seorang ultra-nasionalis yang mengancam akan membawa keluar negaranya dari Uni Eropa (UE).

Kemenangan tokoh berhaluan tengah tersebut juga membuat sejumlah negara Eropa lain bernafas lega.

Sebelumnya, sejumlah negara kunci di UE sempat khawatir atas kembangkitan kelompok populis sebagaimana terjadi di Inggris saat keluar dari UE dan juga terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.

Mata uang euro juga mengalami kenaikan paling signifikan selama enam bulan terakhir dibanding dengan dolar AS.

Baca: Wali Kota Calais Larang Distribusi Makanan untuk Para Pengungsi

Macron memperoleh 66 persen suara, sementara Le Pen hanya mendapatkan kurang dari 34 persen.

Meski menang telak, perolehan Le Pen, yang maju dari jalur partai National Front, merupakan rekor tertinggi bagi partai yang memperjuangkan kebijakan anti-imigrasi tersebut. Perolehan tersebut juga menjadi tugas berat bagi Macron untuk melakukan rekonsiliasi nasional.

Tantangan terdekat Macron adalah memenangani pemilu parlemen pada bulan depan bagi koalisi partai pendukungnya.

Presiden Perancis, Francois Hollade, yang segera digantikan Macron, mengatakan bahwa hasil tersebut "menunjukkan bahwa mayoritas warga masih ingin bersatu dalam nilai-nilai Republik dan UE."