Pemimpin Hong Kong Putuskan Cabut RUU Ekstradisi, Ini 4 Faktanya

HONG KONG, KOMPAS.com - Pemerintah Hong Kong telah mengumumkan bakal menarik Rancangan Undang-Undang Ekstradisi yang menjadi pemicu krisis politik selama tiga bulan terakhir.

RUU Ekstradisi yang diperkenalkan sejak Februari lalu itu, memungkinkan dilakukannya ekstradisi terhadap pelaku pelanggaran, termasuk ke China daratan, yang ditentang para pengunjuk rasa pro-demokrasi.

Pengumuman keputusan pencabutan RUU Ekstradisi itu disampaikan langsung oleh Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, pada Rabu (4/9/2019), yang disiarkan melalui siaran televisi nasional.

Baca juga: Hong Kong Putuskan Cabut RUU Ekstradisi yang Picu Gelombang Demonstrasi

Berikut ini empat fakta seputar pengumuman pencabutan RUU Ekstradisi tersebut:

1. Disampaikan di hadapan anggota parlemen pro-Beijing

RUU yang memungkinkan ekstradisi pelaku pelanggaran ke China daratan itu menuai kecaman dari rakyat Hong Kong dan memicu krisis politik yang diwarnai aksi protes selama 13 pekan di kota semi-otonom itu.

Lam pun mengatakan pemerintah Hong Kong akan secara resmi menarik RUU tersebut secara penuh demi menghilangkan kekhawatiran publik.

Langkah pencabutan RUU itu, yang menjadi satu dari lima tuntutan utama para pengunjuk rasa itu disampaikan Lam di hadapan sekelompok anggota parlemen pro-Beijing.

2. Realisasi pencabutan RUU Ekstradisi baru bulan Oktober

Meski Lam telah secara langsung dan terbuka mengumumkan pencabutan RUU Ekstradisi dari parlemen. Namun realisasinya hal itu baru dapat dilakukan setelah parlemen Hong Kong kembali aktif pada Oktober mendatang.

Sebelumnya, pemerintah Hong Kong baru menangguhkan pembahasan RUU Ekstradisi tersebut dari parlemen, dan Lam mengatakan bahwa RUU itu "telah mati".

Tetapi hal itu belum cukup untuk meredakan ketegangan dan aksi unjuk rasa yang dilakukan para demonstran yang menuntut agar RUU tersebut ditarik sepenuhnya.

Baca juga: Hong Kong Putuskan Cabut RUU Ekstradisi yang Kontroversial, tapi...

AFP / ANTHONY WALLACE Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam.

3. Penarikan RUU Ekstradisi dinilai sudah terlambat

Meski pemerintah akhirnya memenuhi salah satu tuntutan pengunjuk rasa dengan mencabut RUU Ekstradisi, namun sejumlah pihak memandang hal tersebut sudah terlambat.

Komentar itu datang salah satunya dari tokoh pro-demokrasi Joshua Wong, yang diungkapkan dalam statusnya di Facebook.

"Terlalu sedikit. Sudah terlambat," tulis Wong, yang menambahkan agar semua pihak tidak tertipu dengan taktik yang dilakukan pemerintah Hong Kong maupun China daratan.

"Mereka tidak mengakui apa pun, dengan tindakan keras skala penuh tengah dipersiapkan," lanjut pemuda berusia 22 tahun itu.

Baca juga: Pemimpin Hong Kong Bakal Tarik UU Ekstradisi, Pendemo: Sudah Terlambat

Sikap skeptis juga datang dari Boris Chen, seorang pegawai layanan finansial. Kepada Reuters, dia mengatakan pengumuman Lam itu tak akan meredakan pendemo.

"Nantinya seiring waktu, orang-orang akan mempunyai isu terbaru yang bakal membuat mereka marah," kata Chen.

AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA Pengunjuk rasa pro-demokrasi berusaha melempar balik gas air mata ke arah polisi, saat terjadi bentrokan di Tseun Wan, Hong Kong, Minggu (25/8/2019). Aksi protes telah bergulir selama 3 bulan terakhir di Hong Kong, dimulai ketika Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam memperkenalkan undang-undang yang bisa mengekstradisi kriminal ke China daratan.

4. Cara lain disiapkan untuk redam krisis di Hong Kong

Selain mengumumkan pencabutan RUU Ekstradisi, pemimpin eksekutif Hong Kong, Carrie Lam juga menyampaikan sejumlah rencana untuk menurunkan krisis politik yang terjadi di kota otonom itu sejak tiga bulan terakhir.

Lam mengumumkan rencana untuk menggelar dialog sehingga orang-orang dapat "berbagi pandangan dan menyuarakan keluhan mereka".

Pemimpin berusia 62 tahun itu juga berencana menugaskan akademisi, penasihat, dan para profesional untuk memeriksa dan meninjau masalah-masalah yang ada di masyarakat secara independen dan memberi saran solusi kepada pemerintah.

Baca juga: Selain Menarik RUU Ekstradisi, Ini Langkah Pemimpin Hong Kong Redam Krisis

Tetapi Lam juga memperingatkan kepada para pengunjuk rasa bahwa demonstrasi yang sedang berlangsung dan menentang pemerintah China telah menempatkan Hong Kong dalam posisi yang rentan dan berbahaya.

"Prioritas utama kami sekarang adalah untuk mengakhiri kekerasan, menjaga supremasi hukum dan memulihkan ketertiban dan keselamatan di masyarakat," ujarnya.

Pemimpin berusia 62 tahun itu berjanji pemerintahannya akan mematuhi laporan rekomendasi yang dibuat oleh Dewan Keluhan Polisi Independen (IPCC).

Dia menegaskan mulai bulan ini, dia dan jajarannya bakal turun langsung untuk berdialog dengan massa. "Kami harus menemukan cara menangani keluhan dan mencari solusinya," lanjutnya dikutip Reuters.

Baca juga: China: Jika Situasi Hong Kong Makin Memburuk, Pemerintah Tak Akan Tinggal Diam