Hong Kong Putuskan Cabut RUU Ekstradisi yang Kontroversial, tapi...

HONG KONG, KOMPAS.com - Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam, pada Rabu (4/9/2019), mengumumkan bakal resmi mencabut Rancangan Undang-Undang Ekstradisi yang telah memicu gelombang demonstrasi selama 13 pekan terakhir.

Akan tetapi realisasi pencabutan RUU yang kontroversial itu baru bisa dilakukan pada bulan Oktober mendatang, menunggu dibukanya kembali parlemen Hong Kong.

Diberitakan AFP, Lam mengumumkan rencana mencabut RUU Ekstradisi itu di hadapan sekelompok anggota parlemen pro-Beijing.

"Pemerintah akan secara resmi menarik RUU (Ekstradisi) untuk sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran publik," kata Lam, dalam video pernyataan yang dirilis kantornya dan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi pemerintah.

Baca juga: Hong Kong Putuskan Cabut RUU Ekstradisi yang Picu Gelombang Demonstrasi

Penarikan RUU Ekstradisi itu merupakan salah satu dari lima tuntutan utama para pengunjuk rasa, yang turun ke jalan dan melancarkan protes, hingga membawa Hong Kong ke dalam krisis politik terburuk sejak penyerahannya dari Inggris pada tahun 1997.

Sebelumnya, pemerintah Hong Kong telah menangguhkan pembahasan RUU Ekstradisi tersebut dari parlemen.

Namun langkah itu tak cukup menurunkan tensi ketegangan setelah gerakan pro-demokrasi berkembang menuntut reformasi demokrasi yang lebih luas di Hong Kong.

Lam juga mengumumkan rencana untuk menggelar dialog sehingga orang-orang dapat "berbagi pandangan dan menyuarakan keluhan mereka".

Baca juga: Pemimpin Hong Kong Bakal Tarik UU Ekstradisi, Pendemo: Sudah Terlambat

Dalam sebuah pesan yang mendamaikan, Lam mengimbau para pengunjuk rasa untuk meninggalkan kekerasan dan beralih ke jalan dialog dengan pemerintah.

"Mari kita ganti konflik dengan pembicaraan dan mari kita cari solusinya," kata Lam.

"Kita harus menemukan cara untuk mengatasi ketidakpuasan di masyarakat dan mencari solusinya," tambahnya.

Pemimpin berusia 62 tahun itu juga berencana menugaskan akademisi, penasihat, dan para profesional untuk memeriksa dan meninjau masalah-masalah yang ada di masyarakat secara independen dan memberi saran solusi kepada pemerintah.

Tetapi Lam juga memperingatkan kepada para pengunjuk rasa bahwa demonstrasi yang sedang berlangsung dan menentang pemerintah China telah menempatkan Hong Kong dalam posisi yang rentan dan berbahaya.

Baca juga: China: Jika Situasi Hong Kong Makin Memburuk, Pemerintah Tak Akan Tinggal Diam

"Prioritas utama kami sekarang adalah untuk mengakhiri kekerasan, menjaga supremasi hukum dan memulihkan ketertiban dan keselamatan di masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya dalam laporan Reuters, yang mengutip rekaman suara komentar Carrie Lam di sebuah pertemuan tertutup, bahwa pemimpin Hong Kong itu akan memilih berhenti dan mundur dari jabatannya jika memang dia memiliki pilihan.

Lam menanggapi dengan menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah mengajukan pengunduran diri dan pemerintah Beijing yakin pemerintahannya akan dapat menyelesaikan krisis politik yang telah berlangsung selama tiga bulan tanpa campur tangan China daratan.

"Saya tidak pernah mengajukan pengunduran diri," kata Lam dalam konferensi pers yang disiarkan televisi.

Baca juga: China Tegaskan Dukung Penuh Pemimpin Hong Kong Carrie Lam

"Saya bahkan belum memikirkan untuk membahas pengunduran diri dengan pemerintah pusat. Pilihan pengunduran diri itu pilihan saya sendiri," tambahnya.

"Saya mengatakan kepada diri saya berulang kali dalam tiga bulan terakhir ini, bahwa saya dan tim saya harus tetap membantu Hong Kong."

"Itu sebabnya saya mengatakan bahwa saya belum memberi pilihan pada diri saya untuk mengambil jalan yang lebih mudah, yaitu untuk pergi," ujar Lam.

Pengunduran diri Lam termasuk dalam salah satu tuntutan yang diajukan para pengunjuk rasa dan belum terpenuhi hingga saat ini.