Kompas.com - 25/11/2018, 05:00 WIB

SEOUL, KOMPAS.com - Dewan Keamanan PBB dilaporkan telah memberikan keringanan sanksi terhadap Korea Utara demi kelancaran proyek jalur kereta api yang menghubungkan kedua Korea.

Hal tersebut setelah kedua Korea pada bulan lalu sepakat untuk memulai proyek penyatuan jalur kereta api melintasi perbatasan dengan menggelar survei bersama.

Proyek yang menjadi bagian dari proses rekonsiliasi itu semula dijadwalkan dimulai dengan survei pada akhir Oktober dan dilanjutkan proses pengerjaan pada akhir November atau awal Desember.

Namun kekhawatiran akan adanya pelanggaran terhadap sanksi PBB menjadikan proyek mengalami penundaan.

"Sangat penting bahwa proyek ini telah mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan komunitas internasional," kata Kim Eui-gyeom, juru bicara kepresidenan Korsel di Seoul, Sabtu (24/11/2018).

Baca juga: Korea Utara: Sanksi AS Tidak Manusiawi

Ditambahkan Kim, pakar perkeretaapian dari kedua negara akan bertemu dan menyeberangi perbatasan dalam upaya membawa kerja sama antar-Korea ke tahap selanjutnya.

Diberitakan kantor berita Yonhap, pihak Korea Selatan akan membawa bahan bakar ke Korea Utara untuk menjalankan lokomotif kereta api. Selain itu juga akan ada sejumlah bahan lain yang dibawa untuk keperluan survei.

Pengiriman bahan bakar untuk kereta api tersebut berpotensi melanggar sanksi PBB atas pembatasan impor ke Korea Utara yang hanya dibatasi 500.000 barel per tahun.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyampaikan, setiap upaya pendekatan antara dua Korea harus berjalan beriringan dengan proses denuklirisasi di Semenanjung Korea dan tidak bisa saling mendahului.

Namun belakangan, proses pembicaraan denuklirisasi telah terhenti, dengan setiap agenda pertemuan dianggap tidak produktif, ditunda, atau dibatalkan sama sekali.

Sementara antara Seoul dengan Pyongyang telah membuat sejumlah keputusan nyata tentang rekonsiliasi dan pertukaran.

Akan tetapi pelaksanaan proyek-proyek lintas perbatasan, termasuk penyambungan rel kereta api telah dihalangi oleh kurangnya kemajuan dalam perundingan denuklirisasi.

Baca juga: PBB Pertimbangkan Lagi Pengiriman Bantuan Kemanusiaan ke Korea Utara

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber AFP
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.