Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/10/2018, 15:23 WIB
Ervan Hardoko

Penulis

STOCKHOLM, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Nobel mengatakan, amat kecewa dengan semua langkah Aung San Suu Kyi saat telah menjadi pemimpin Myanmar.

Namun, lembaga bergengsi itu memutuskan tidak akan mencabut hadiah Nobel Perdamaian yang sudah diberikan kepada Suu Kyi.

Dalam wawancara pekan lalu, Lars Heikensten mengatakan, amat tidak masuk akal mencabut penghargaan yang sudah diberikan sebagai reaksi atas situasi yang terjadi saat ini.

Baca juga: PM Malaysia: Tak Ada Dukungan bagi Aung San Suu Kyi

"Kami melihat apa yang  dia lakukan di Myanmar banyak dipertanyakan dan kami mendukung hak asasi manusia, itu yang menjadi salah satu nilai kami," kata Lars Heikensten, ketua Yayasan Nobel.

"Sehingga tentu saja dia (Suu Kyi) bertanggung jawab atas semua yang terjadi, dan itu amat mengecewakan," tambah Lars.

Meski demikian, lanjut Lars, amat tidak masuk akal jika Yayasan Nobel mencabut hadiah yang sudah diberikan.

"Sebab itu akan membuat kami harus terus mendiskusikan perbuatan baik yang mereka lakukan setelah menerima penghargaan," lanjut dia.

"Akan selalu ada peraih Nobel yang melakukan banyak hal setelah mereka mendapat penghargaan yang kami tak setujui. Hal semacam itu, saya kira tak bisa dihindari," dia menegaskan.

Yayasan Nobel yang berbasis di Stockholm memantau semua proses  penghargaan yang diberikan dari berbagai lembaga di Swedia dan Norwegia.

Komite Nobel Norwegia, yang menghadiahkan Nobel Perdamaian, pada Agustus lalu menegaskan terdapat aturan yang melarang lembaga itu mencabut penghargaan yang sudah diberikan.

Aung San Suu Kyi mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian pada 1991 karena dianggap berjasa memperjuangkan demokrasi di Myanmar yang saat itu diperintah junta militer.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Bela Vonis Penjara untuk Dua Jurnalis Reuters

Namun, saat telah menduduki tampuk kekuasaan, Suu Kyi dianggap gagal menggunakan "otoritas moralnya" untuk melindungi warga sipil dalam hal ini etnis minoritas Rohingya.

Pada Agustus lalu, tim penyidik PBB melaporkan, militer Myanmar terlibat dalam pembunuhan massal etnis Rohingya yang membuat 700.000 warga etnis minoritas itu mengungsi ke Bangladesh.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com