Pegawai Pemerintah Palestina di Gaza Terancam Lebaran Tanpa Digaji

GAZA CITY, KOMPAS.com - Hani al-Laham dan keluarganya tidak begitu bersemangat dalam bersiap menyambut Hari Raya Idul Fitri.

Sebab, pada Lebaran 2018 ini, keluarga yang tinggal di Jalur Gaza tersebut terancam merayakannya tanpa mendapat uang.

Dilansir AFP Kamis (14/6/2018), al-Laham adalah satu dari sekitar 60.000 pegawai Otoritas Palestina (PA) yang berhak menerima gaji.

Baca juga: Israel Hancurkan Terowongan Hamas yang Mengarah ke Laut

Seharusnya setiap bulan, al-Laham yang bekerja di bagian keamanan itu menerima gaji 1.700 shekel, atau sekitar Rp 6,6 juta.

Namun, sejak konflik internal di tubuh PA pada 2007, al-Laham dan pegawai pemerintah lainnya belum juga menerima gaji berbulan-bulan.

Semua dimulai ketika faksi Hamas memenangkan pemilihan umum pada 2006. Namun, komunitas internasional tidka mengakui hasil tersebut.

Karena itu, Hamas kemudian memutuskan mengambil alih Gaza yang dianggap sebagai kudeta oleh Presiden Mahmoud Abbas dari Fatah.

Dalam konflik yang hampir saja berujung perang saudara itu, Abbas memerintahkan pegawai pemerintah di Gaza untuk tidak bekerja.

Mereka dijanjikan bakal terus menerima gaji selama tidak bekerja hingga Hamas menyerahkan kekuasaannya ke Ramallah.

Namun, beberapa tahun kemudian, kesulitan mulai mendera setelah Israel memblokade Gaza, dan Hamas tidak menunjukkan tanda-tanda membuka lapangan kerja.

Baca juga: Anak-anak di Gaza Terancam Alami Gangguan Kejiwaan

Kondisi itu ditambah keputusan Abbas untuk memotong gaji pegawai pemerintah di Gaza sebagai bentuk isolasi terhadap Hamas, dan menghadapi kesulitan finansial.

2017 lalu, gaji puluhan ribu pegawai Pemerintah Palestina itu dipotong 30 persen. Maret, PA tak lagi membayar gaji pegawainya tanpa pemberitahuan.

Pada 5 Juni, PA baru mengirimkan setengah dari gaji satu bulan saat festival jelang Idul Fitri. Mereka beralasan keterlambatan terjadi karena masalah teknis.

Kondisi tersebut dikeluhkan oleh al-Laham. Sebab, dengan uang yang makin menipis, mereka terpaksa pindah dari rumah kontrakkan mereka di Khan Younes.

Saat ini, mereka tinggal di rumah kecil buatan sendiri dekat Gaza City. Namun, tempat tinggal itu terancam tak bertahan lama.

Pemerintah lokal menganggap bangunan al-Laham dan keluarganya tak berizin sehingga rumah tersebut bersiap untuk dihancurkan.

"Ini adalah bencana. Gaza saat ini sedang kolaps," kata pria 55 tahun itu yang menambahkan, dia sangat berharap Ramallah membayar sisa gajinya.

Baca juga: Temui Netanyahu, PM Inggris Prihatin atas Korban Warga Palestina di Gaza

Sebab, uangnya bakal dipakai untuk menyewa apartemen. "Saya sudah muak dengan hidup ini," tutur al-Laham kembali.

Selain al-Laham, keluhan juga datang dari Yasser yang merupakan pegawai di Kementerian Kesehatan Gaza. Dia mengaku mempunyai utang yang cukup besar.

Jika pemerintah memberikan seluruh gajinya, dia bakal membayarkan untuk pinjaman bank, supermarket, hingga biaya sekolah anak-anaknya.

Setelah selesai, Yasser mengaku hanya mempunyai 75 shekel saja, sekitar Rp 291.466. Kondisi sulit ini membuat istrinya membawa anak mereka ke rumah keluarganya.

"Daripada menjalani hidup yang sangat memalukan ini, lebih baik saya mengakhiri hidup saya saja," kata Yasser meratap.

Ratusan pegawai di Gaza dilaporkan melakukan unjuk rasa pada Minggu (10/6/2018) dan Rabu (13/6/2018), dan menuntut pemerintah membayar sisa gaji mereka.

Protes terakhir langsung mendapat respon dari pemerintah di mana otoritas keamanan menggunakan gas air mata dan granat suara untuk membubarkan demonstran.

Baca juga: Hamas Sebut Kesepakatan Gencatan Senjata dengan Israel Telah Dicapai