Tampilkan Nama Korban Perkosaan, 12 Media di India Didenda Rp 200 Juta

NEW DELHI, KOMPAS.com - Pengadilan di India pada Rabu (18/4/2018) menjatuhkan sanksi denda kepada 12 perusahaan media yang harus mereka bayarkan kepada keluarga korban kekerasan seksual setelah mereka mencantumkan nama korban dalam pemberitaan.

Sebanyak 12 perusahaan media tersebut diwajibkan membayar masing-masing sebesar 1 juta rupee atau sekitar Rp 209 juta kepada keluarga gadis berusia delapan tahun yang menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan baru-baru ini.

Hukum di India telah melarang diungkapkannya nama korban pemerkosaan, bahkan jika korban meninggal dunia. Larangan tersebut demi menghindari stigma yang melekat pada korban kejahatan.

Baca juga: Gadis 8 Tahun di India Diperkosa dan Dibunuh, Picu Perdebatan Nasional

Pengadilan Tinggi New Delhi memerintahkan ke-12 perusahaan media tersebut untuk membayarkan kompensasi kepada keluarga korban dalam waktu satu minggu.

Undang-undang yang berlaku di India juga mengancam hukuman penjara hingga dua tahun selain denda jika terjadi pelanggaran untuk kasus ini.

Pengacara perusahaan media menyampaikan dalam persidangan, kesalahan tersebut terjadi lantaran ketidaktahuan terkait hukum yang berlaku.

Diberitakan Press Trust of India, media-media tersebut menyangka tidak akan menjadi masalah apabila mereka mengungkapkan nama korban ketika korban telah meninggal dunia.

Kasus yang dimaksud adalah pemerkosaan dan pembunuhan yang terjadi di negara bagian Jamuu dan Kashmir pada Januari lalu.

Korban adalah gadis usia delapan tahun dari komunitas nomaden Muslim yang diculik dan dibius, disekap dan diperkosa selama lima hari.

Banyak media yang tidak hanya mengungkap nama korban namun juga memajang fotonya. Kasus ini telah memicu aksi protes di seluruh India.

Baca juga: Ketakutan, Keluarga Korban Pemerkosaan India Memutuskan Pindah

Presiden India Ram Nath Kovind menyebut kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang menimpa gadis delapan tahun itu sebagai tindakan keji dan biadab.

"Menjadi tanggung jawab bersama kita semua untuk memastikan hal serupa tidak terjadi terhadap anak-anak perempuan di mana pun di negara ini," kata presiden dalam pidato publiknya, Rabu (18/4/2018).