Perempuan Jadi Pemangku Kebijakan di Arab Saudi, Kasus Korupsi Bisa Dihindari

RIYADH, KOMPAS.com - Di Arab Saudi, kini banyak perempuan yang memiliki kemampuan memimpin dan berpendidikan tinggi.

Namun, peran mereka sebagai pengambil kebijakan masih sangat kurang.

Hal itu dikatakan oleh Anggota Majelis Syuro Saudi, Haya Al-Munea kepada salah satu harian Saudi, seperti dikutip Arab News.

Al-Munea menjelaskan, dia menginginkan perempuan bisa mendapat lebih banyak kesempatan untuk duduk dalam jabatan strategis di berbagai sektor.

Momentum ini bisa datang seiring dengan keputusan Putra Mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman, menangkap 11 pangeran karena diduga melakukan korupsi.

Baca juga : Setelah Boleh Nyetir, Kini Perempuan Arab Saudi Boleh Nonton di Stadion

Al-Munea melanjutkan, dengan menempatkan perempuan sebagai pemangku kebijakan, potensi korupsi bisa dihindari.

"Perempuan lebih teliti dalam hal akurasi dan integritas. Kasus korupsi tidak akan terjadi," tegas Al-Munea.

Pendapat Al-Munea didukung oleh seorang pengacara,Ibrahim Al-Hakami, dan aktivis bernama Hakima Muzaffar.

"Perempuan lebih aktif dan jujur. Tidak ada lingkaran korupsi di sekitar mereka," kata Muzaffar dalam kicauannya di Twitter.

Al-Hakami juga mengatakan demikian. Hanya, dia melihat perempuan takut untuk mengambil tanggung jawab dibanding laki-laki.