Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/01/2016, 08:22 WIB
EditorBayu Galih

ANKARA, KOMPAS.com - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan diberitakan memuji sistem pemerintahan Jerman di masa kepemimpinan Adolf Hitler.

Dikutip dari AFP, Sabtu (2/1/2016), pujian Erdogan disampaikan kepada sistem yang memungkinkan presiden memiliki kekuasaan eksekutif kuat, yang menjadikan pemerintahan berjalan lebih efektif.

"Dalam sistem kesatuan, sistem presidensial bisa berjalan dengan sempurna," ujar Erdogan kepada wartawan saat tiba di Istanbul usai kunjungan dari Arab Saudi, Kamis.

"Sudah ada sejumlah contoh di dunia dan sejarah. Anda bisa melihatnya saat Jerman dipimpin Hitler," ujar presiden yang berkuasa lebih dari satu dekade ini.

Namun, dalam keterangan pers yang disampaikan Kepresidenan Turki, ucapan Erdogan itu tidak dimaksudkan sebagai dukungan atas aksi Hitler dan ideologi Nazisme.

"Presiden telah menyatakan bahwa Holocaust dan anti-Semitisme, juga islamophobia, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan," demikian pernyataan Istana Kepresidenan Turki.

Selain itu, Istana Kepresidenan Turki juga menyatakan bahwa kekuasaan Adolf Hitler telah menyebabkan "konsekuensi bencana" untuk sistem politik. Karena itu sistem itu tidak bisa dijadikan contoh yang baik.

Erdogan melanjutkan kekuasaannya setelah Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpinnya menang pemilu pada November lalu.

Setelah itu, Erdogan pun berencana mengadakan referendum untuk melakukan reformasi konstitusi.

Perdana Menteri Ahmet Davutoglu pada pekan lalu telah melakukan negosiasi dengan partai politik lain untuk mengubah konstitusi yang dibuat militer, setelah melakukan kudeta pada 1980.

Komentar Erdogan dan langkah politik AKP pun dikritik sejumlah pengamat politik di Turki, sebab dianggap memperlihatkan ambisi untuk memperluas kekuasaan.

Erdogan dianggap berusaha "melakukan kesepakatan sosial secara penuh" dengan melakukan referendum.

Meski menang pemilu dan menguasai parlemen, AKP memang membutuhkan dukungan partai lain untuk mengubah konstitusi. Sebab, AKP belum menguasai dua pertiga kursi parlemen yang dibutuhkan untuk mengubah konstitusi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sumber AFP
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.