Bahas Serangan Suriah, PM Inggris Gelar Pertemuan Parlemen

Dilaporkan Sky News Senin (16/4/2018), pertemuan darurat itu diajukan menyusul kebijakan May untuk menyerang Suriah Jumat malam (13/4/2018) waktu setempat.

Dalam serangan itu, Inggris bersama sekutunya, Perancis dan Amerika Serikat (AS) membombardir tiga tempat yang diduga menjadi penyimpanan senjata kimia.

PM perempuan kedua setelah Margaret Thatcher dalam pernyataan yang disiapkan berkata, kebijakannya berpatokan kepada penyelidikan yang dilakukan Dewan Keamanan PBB.

Dalam keterangan itu, May menjelaskan kalau pemerintahan Presiden Bashar al-Assad bertanggung jawab atas penggunaan senjata kimia.

"Kami yakin dengan penilaian kami bahwa Suriah berniat untuk terus menggunakan senjata kimia kepada rakyatnya," ujar May.

May melanjutkan, pemerintahannya tidak bisa terus berdiam diri melihat Assad terus memakai senjata kimia.

Apalagi, sekutu utama mereka Rusia, terus melakukan veto setiap kali muncul usulan untuk melakukan penyelidikan di DK PBB.

Karena itu, May mengatakan kalau kebijakan yang dilakukannya merupakan bentuk kepentingan nasional untuk mencegah beredarnya senjata kimia.

"Kami tidak bisa membiarkan penggunaan senjata kimia menjadi hal normal. Baik di Suriah, di Inggris, maupun di negara lainnya," tegas May.

Sky News memberitakan, menurut penuturan sumber internal, Ketua Partai Buruh Jeremy Corbyn menyindir pengumuman pertemuan tersebut.

Seharusnya, kata Corbyn, May meminta pendapat parlemen terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menyerang Suriah.

"Corbyn berkata, keputusan May menggelar pertemuan darurat itu sangat aneh, terkesan ada kepanikan dan kelemahan di dalamnya," kata sumber tersebut.

Pemimpin oposisi itu juga dikabarkan berencana mengajukan adanya UU Wewenang Perang, yang berisi kewajiban perdana menteri berkonsultasi dahulu dengan parlemen sebelum menggelar serangan.

Selama ini, para perdana menteri tidak mempunyai kewajiban hukum untuk meminta pendapat parlemen jika berencana melakukan operasi militer.

Wacana tersebut disambut baik oleh Ketua Partai Nasional Skotlandia (SNP) di Westminster, Ian Blackford. Dia menyebut seharusnya pertemuan darurat ini digelar pekan lalu.

"Keputusan ini menjadi fakta bahwa keputusan aksi militer yang dilakukan oleh Theresa May ini begitu lemah," kritik Blackford.

Sebelumnya, serangan itu merupakan respon AS terhadap dugaan penggunaan senjata kimia yang disebut Presiden Donald Trump sebagai sebuah "kejahatan seorang monster".

Senjata kimia jenis gas beracun klorin itu digunakan rezim Bashar al-Assad kepada kelompok pemberontak di Douma, Ghouta Timur.

Akibat serangan klorin tersebut, pada pekan lalu petugas penyelamat di Ghouta menyebut lebih dari 40 warga sipil tewas, dan 11 lainnya mengeluh mengalami gangguan pernapasan.