Mahathir Mengeluh AS Paksa Negara Lain Tak Berbisnis dengan Iran

NEW YORK, KOMPAS.com - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengeluhkan bagaimana AS berupaya menekan negara lain agar tak berbisnis dengan Iran.

Dalam pidatonya di Siang Umum PBB, dia menyatakan tidak memahami berdasarkan hukum apa negara bisa menerbitkan sanksi bagi negara lain.

Baca juga: Mahathir Sebut untuk Bangun Infrastruktur, Malaysia Harus ke China

"Nampaknya ini seperti keuntungan yang dilakukan oleh negara kaya dan berkuasa," kritik Mahathir di New York seperti dilansir AFP Jumat (27/9/2019).

"Jika kalian ingin menjatuhkan sanksi, maka biarkan kami mempunyai hukum yang bisa mengaturnya," ujar PM berjuluk Dr M itu.

Dia mencontohkan kebijakan AS yang menjatuhkan sanksi kepada Iran membuat Malaysia dan negara lainnya kehilangan pangsa pasar besar.

Washington menggunakan sanksi sebagai alat diplomatik, dengan Presiden Donald Trump mengancam bakal menghukum negara lain yang mencoba membeli minyak Iran.

Mencoba menekan pengaruh Iran di Timur Tengah, Trump menggunakan hukuman setelah pada tahun lalu, dia mengumumkan keluar dari perjanjian nuklir 2015.

"Secara umum, dunia ini memprihatinkan," terang Mahathir. Dia juga mengkritik perjanjian dagang 11 negara bernama Kemitraan Trans-Pasifik.

Perjanjian itu juga ditinggalkan oleh AS. Mahathir mengeluhkan bagaimana perusahaan besar mempunyai kuasa untuk menekan negara.

Dalam penilaian PM berusia 94 tahun itu, kebanyakan perjanjian dagang hanya dibuat demi kepentingan perusahaan besar tersebut.

"Mereka tak seperti Bill Gates yang menggunakan uangnya untuk amal. Mereka menggunakan uangnya untuk melakukan eksploitasi," kecamnya.

Mahathir sempat menyerukan agar dilakukan negosiasi ulang Kemitraan Trans-Pasifik setelah dirinya memenangkan pemilu tahun lalu.

Kesepakatan Trans-Pasifik sempat dikunci sesaat setelah kembalinya Mahathir untuk periode kedua dalam pemilihan Mei 2018.

Baca juga: Mahathir Mohamad Berkuasa Paling Lama 3 Tahun Lagi