AS Tegaskan Bakal Terus Lawan Klaim Beijing di Laut China Selatan

WASHINGTON, KOMPAS.com - Pemerintah AS kembali menegaskan bakal terus menentang dan menghadapi klaim China atas teritorialnya di Laut China Selatan.

Menteri Pertahanan AS, Jim Mattis pun mengkritik kecaman China saat Washington mengirimkan dua kapalnya dalam misi pelayaran kebebasan navigasi di dekat kepulauan Paracel di Laut China Selatan, akhir pekan lalu.

"Anda akan melihat hanya ada satu negara yang mengambil langkah aktif menolak (operasi itu) dan menyerukan kecaman mereka."

"Tetapi kawasan itu merupakan perairan internasional dan banyak negara ingin melihat adanya kebebasan navigasi di sana, sehingga kami akan melanjutkannya," kata Mattis, Selasa (29/5/2018).

Baca juga: Dua Kapal Militer AS Berlayar di Wilayah Laut China Selatan yang Diklaim China

Angkatan Laut AS secara terbuka telah mengirimkan dua kapalnya ke wilayah Laut China Selatan yang diperebutkan dan menyebutnya operasi kebebasan navigasi.

Kapal AS berlayar di dekat pulau-pulau dan fasilitas militer yang dibangun China.

Tindakan tersebut sekaligus sebagai bentuk penolakan AS terhadap segala bentuk klaim teritorial yang dilakukan pihak mana pun di wilayah perairan internasional.

"Kami menjalin kerja sama dengan negara-negara Pasifik, tetapi kami juga akan melawan segala yang kami yakini tidak sejalan dengan hukum internasional," kata Mattis.

Beijing diyakini tengah memperkuat kehadiran militernya di wilayah Laut China Selatan.

China telah membangun pulau buatan demi memperkuat klaimnya atas wilayah sebagian besar Laut China Selatan yang kata sumber daya. Mereka juga melakukan uji coba pendaratan pesawat militer, termasuk pembom, Xian H-6.

Tindakan China itu disebut telah memicu kekhawatiran sejumlah negara tetangga yang terlibat sengketa wilayah di Laut China Selatan.

Baca juga: Angkatan Laut China Usir Kapal Perang AS dari Laut China Selatan

Mereka khawatir jika klaim China berlanjut pada akhirnya akan membatasi kebebasan navigasi dan penerbangan.

"Kekhawatiran tidak hanya datang dari lingkaran pemerintah AS, tetapi juga dari negara-negara lain yang peduli dan sangat prihatin dengan militerisasi yang berlanjut di Laut China Selatan," lanjut Mattis.