Bebas, Anwar Ibrahim Tidak Akan Langsung Masuk ke Pemerintahan

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Pemimpin de facto Malaysia, Anwar Ibrahim, hampir dipastikan tidak akan langsung masuk ke jajaran pemerintahan meski telah bebas.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR) sekaligus istri Anwar, Wan Azizah Wan Ismail, dilansir dari TODAY Rabu (16/5/2018).

Sebelumnya, dalam pernyataannya Perdana Menteri Mahathir Mohamad berujar kalau Anwar harus memulai karir politik dari bawah, yakni dengan menjadi anggota parlemen.

Baca juga: Anwar Ibrahim Resmi Bebas dari Penjara

Karir politik Anwar harus dibangun sebelum Mahathir menyerahkan kursi perdana menteri kepadanya ketika dia menjabat selama dua tahun.

Penyerahan kekuasaan itu merupakan bagian dari kesepakatan Mahathir saat dia memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) Malaysia 9 Mei lalu.

Namun, Wan Azizah menegaskan kalau koalisi penguasa Pakatan Harapan (PH) tidak akan menggelar pemilihan ulang demi memberikan jalan kepada Anwar.

Diberitakan The Star via Channel News Asia, PH masih ingin Mahathir membentuk kabinet, dan kemudian menjalankan pemerintahan dengan mulus.

"Kami ingin pemerintahan Tun Dr Mahathir membawa perubahan dan reformasi seperti yang dijanjikan," ujar politisi 65 tahun tersebut.

"Sampai Anwar berada di pemerintahan, dia bakal berkontribusi di luar pemerintahan. Namun tetap mendukung Tun Dr Mahathir," lanjutnya.

Anwar dipenjara selama lima tahun pada 2013, saat era pemerintahan Najib Razak, karena tersangkut tuduhan melakukan sodomi.

Itu merupakan tuduhan kedua yang diterima Anwar. Yang pertama dia dapatkan ketika masih menjadi wakil perdana menteri di era Mahathir di 1998.

Padahal, ketika itu, karir politik Anwar tengah gilang-gemilang, dan digadang-gadang bakal menjadi penerus Mahathir.

Baca juga: Mengikuti Roller Coaster Karier Politik Anwar Ibrahim (1)